Yusril dan Zulhas Berpeluang Masuk Kabinet, Ini Alasannya
loading...
Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dinilai berpeluang masuk jajaran kabinet Joko Widodo (Jokowi) - Maruf Amin jika reshuffle dilakukan nantinya. Foto/Dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (YIM) dinilai berpeluang masuk jajaran kabinet Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin jika reshuffle dilakukan nantinya. PBB merupakan salah satu partai politik pendukung Jokowi - Ma'ruf di Pilpres 2019.
"YIM punya peluang masuk kabinet," kata Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin kepada SINDOnews, Jumat (3/12/2021).
Dia menambahkan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) juga punya peluang masuk kabinet jika dilakukan reshuffle. "YIM punya jasa jadi pengacara Jokowi di pilpres. Dan Zulhas merupakan bagian dari sekutu baru Jokowi," kata Ujang.
Menurut dia, Yusril dan Zulhas bisa berbarengan masuk kabinet Jokowi - Ma'ruf. "Namun, semua tergantung Jokowi," pungkasnya.
Sebelumnya Wakil Ketua Umum DPP PAN Yandri Susanto mengakui mendengar informasi soal reshuffle kabinet ini. "Saya dengar juga isunya begitu, katanya sih," kata Yandri saat ditemui di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/11/2021).
"YIM punya peluang masuk kabinet," kata Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin kepada SINDOnews, Jumat (3/12/2021).
Dia menambahkan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) juga punya peluang masuk kabinet jika dilakukan reshuffle. "YIM punya jasa jadi pengacara Jokowi di pilpres. Dan Zulhas merupakan bagian dari sekutu baru Jokowi," kata Ujang.
Menurut dia, Yusril dan Zulhas bisa berbarengan masuk kabinet Jokowi - Ma'ruf. "Namun, semua tergantung Jokowi," pungkasnya.
Sebelumnya Wakil Ketua Umum DPP PAN Yandri Susanto mengakui mendengar informasi soal reshuffle kabinet ini. "Saya dengar juga isunya begitu, katanya sih," kata Yandri saat ditemui di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/11/2021).
(rca)
Explore More