PKS Minta Pelibatan 10 Aplikasi di Program Prakerja Gratis

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyayangkan pelibatan 10 aplikasi start up dan unicorn dalam program Kartu Prakerja sarat konflik kepentingan di tengah pandemi COVID-19 yang mana, pemiliknya merupakan pejabat-pejabat lingkar Istana Presiden.

Untuk itu, dia mengusulkan agar pelibatan 10 aplikasi untuk pelatihan skill masyarakat dilakukan secara sukarela atau gratis tanpa harus dibayar oleh pemerintah. “Hal penting dalam pengelolaan Prakerja yakni, jangan ada konflik interest, jangan ada KKN dengan orang-orang terdekat pejabat atau pengambil kebijakan, harus ada transparansi dalam pengelolaan dan harusnya 10 start up yang akan terlibat, memberikan bantuan free. Inilah saatnya semua anak bangsa berkontribusi mengatasi masa sulit pandemi ini,” kata Kurniasih saat dihubungi SINDOnews, Rabu (22/4/2010).

Menurut Kurniasih, di tengah situasi pandemi yang telah menimbulkan kerugian pada masyarakat yang rentan terdampak wabah, hendaknya pemerintah dan para stakeholders tidak menjadikan situasi ini sebagai lahan proyek. Banyak rakyat menangis karena sudah kesulitan dalam menyambung hidup sehari-hari. “Inilah saatnya pemerintah dan para stakeholders hadir memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan minimal kepada rakyat Indonesia. Ini bukan saat yang tepat memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan-kepentingan tertentu,” ujarnya. (Baca juga: Jokowi Harus Turun Tangan Atasi Konflik Kepentingan di Program Prakerja)

Politisi PKS ini berpendapat, pengelolaan Kartu Prakerja ini bukanlah proyek tapi amanah negara dan bangsa untuk membantu para pekerja korban ekonomi di masa pandemi ini. Siapapun pengelolanya, harus bertanggung jawab di dunia maupun di akhirat dalam pengelolaannya secara transparan, adil dan merata.

“Mari kita saling menjaga, melindungi dan menolong masyarakat terdampak COVID-19, bukan malah sebaliknya. Karena kami berpesan, dalam pengelolaan program Kartu Prakerja ini jangan ada pikiran memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan dan kepentingan sekelompok orang saja,” ajak Kurniasih.

Terlebih, jutaan pekerja terdampak pandemi sedang menanti nanti manfaat program ini. Tidak hanya itu, program itu juga perlu memperhatikan kondisi masyarakat di pelosok daerah yang tidak mampu mengakses pelatihan daring itu karena tidak terjangkau internet. “Mengapa tidak melibatkan Dinas Naker dan BLK (Balai Latihan Kerja) yang ada di semua provinsi dan daerah,” tukasnya.

Dia pun mengingatkan agar pemerintah jangan memberikan harapan palsu kepada rakyat yang sedang kesulitan. “Jangan berikan PHP kepada mereka yang sedang kesusahan. Semoga hati nurani masih hadir dalam pengelolaan kartu Prakerja untuk yang berhak mendapatkannya,” harap Kurniasih.