Jokowi Harus Turun Tangan Atasi Konflik Kepentingan di Program Prakerja

JAKARTA - Keterlibatan sejumlah aplikasi start up dan unicorn milik pejabat lingkar Istana Kepresidenan dalam program Kartu Prakerja mendapatkan berbagai respons negatif dari publik. (Baca juga: Jokowi Diminta Waspadai Pejabat 'Aji Mumpung' di Tengah Covid-19)

Meskipun CEO Ruang Guru Adamas Belva Devara sudah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo. Pemerintah khususnya Presiden harus proaktif membersihkan nama pemerintah dari berbagai konflik kepentingan di program Prakerja itu. (Baca juga: Stafsus Jokowi Mundur, Polemik Ruangguru di Kartu Prakerja Belum Tentu Hilang)

“Indonesia inikan negara hukum dan sistem pemerintahannya pun mengedepankan hukum sebagai panglima, itu menunjukkan kepada masyarakat bahwa kekuasaan menghormati hukum. Makanya sangat berkepentingan sekali Istana melakukan penunjukkan langsung beberapa perusahaan stafsus dan lingkaran Istana untuk kelola Kartu Prakerja,” kata Sekretaris Bendahara Fraksi Demokrat DPR Irwan saat dihubungi SINDOnews, Rabu (22/4/2020).

Meskipun sejumlah stafsus sudah mengundurkan diri, menurut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat itu, pemerintah tetap harus menyelesaikan segala konflik kepentingan di tubuh pemerintah khususnya, dalam program Prakerja. Bahkan, itu harus dibersihkan sendiri oleh Jokowi mengingat dia pimpinan tertinggi pemerintah.

“Itu harus dilakukan oleh Pak Presiden sendiri turun tangan memberikan pernyataan dan tindakan membersihkan ibaratnya menyingkirkan debu-debu yang masih melekat, sebagaimana kata Ebiet G Ad (musisi senior Indonesia),” ujarnya.

Terlebih, Irwan melihat ada sebagian aplikasi dari 10 aplikasi yang terlibat dalam program Prakerja itu juga memiliki konflik kepentingan lain dengan Menteri Jokowi dan orang-orang yang pernah menjadi pendukung Jokowi dalam Pilpres. Program senilai Rp20 triliun yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19 dan program lainnya justru tidak transparan.

“Artinya ini kan mulai muncul semua (konflik kepentingan), menunjukkan bahwa proses pemerintahan Pak Jokowi apalagi dalam penanganan COVID-19 tidak menunjukkan adanya keterbukaan, transparansi dalam menjalankan pemerintahan. Artinya juga, program good governance dalam sistem pemerintahan tidak dilaksanakan. Bayangin gitu jelas-jelas ada keterkaitan dengan menteri, stafsus, KSP (kantor Staf Kepresidenan dalam dana desa) dan lain-lain tapi langsung ditunjuk tanpa proses pengelolaan keuangan yang sudah diatur,” imbuh Irwan.

Karena itu, dia mendesak agar sebaiknya program Prakerja ini tidak perlu dilanjutkan. Lebih baik anggaran Rp20 triliun itu dicairkan sebagai BLT untuk masyarakat seluruh Indonesia mengingat BLT baru menjangkau perkotaan di Jabodetabek sementara di daerah masih banyak yang tidak mendapatkan bantuan bahkan, tak sedikit yang mati kelaparan di tengah pandemi ini.

“Mau dilanjutkan buat apa juga apalagi situasi seperti ini. Kartu Prakerja kan bukan untuk melamar kerja, bukan untuk dapatkan pekerjaan tapi untuk meningkatkan skill. Kalau untuk tingkatkan skill kan bisa dengan berbagai informasi di internet,” ucapnya.