Cegah Covid-19 Varian Omicron, MPR Minta Pembatasan WNA Harus Konsisten
Selasa, 30 November 2021 - 12:37 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Dunia Waspada Antisipasi Penyebaran Cepat Virus Omicron
Apalagi, menurut politikus senior Partai Demokrat ini, berbagai kajian juga menunjukkan varian baru Covid-19 yang lebih ganas dan berpotensi masuk ke Indonesia dari luar negeri. Ada Delta, Mu, Dekta Plus, hingga kini Omicron, maka pelarangan terhadap masuknya WNA ke Indonesia sudah tepat tapi harus tegas pada level implementasi di lapangan.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menyebutkan, masuknya WNA ke suatu negara memang hal yang lumrah pada kondisi normal, namun harus dilarang selama dalam masa transisi dan munculnya varian baru ini. "Perlu ditegaskan, kita sedang berada di kondisi transisi setelag melewati gelombang kedua Covid-19. Kita juga berada di tengah merebaknya varian baru sehingga perlu upaya ekstra untuk menanggulanginya. Salah satunya dengan pelarangan WNA masuk ke Indonesia," tegas Syarief.
Dia menambahkan, pemerintah Indonesia harus berkaca pada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara lain yang berhasil keluar dari pandemi. Ketika Indonesia mencontoh negara lain yang berhasil keluar dari pandemi karena mereka melakukan pembatasan ketat WNA dan pergerakan masyarakat, lokalisasi kasus, hingga vaksinasi cepat.
"Hal ini juga dilakukan untuk mengantisipasi varian baru yang datang dari luar. Pemerintah harus mengevaluasi implementasi protokol kesehatan di lapangan. Pemerintah juga harus menunjukkan ketegasan terhadap masuknya WNA sehingga potensi penyebaran varian baru semakin ditekan. Ini juga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap langkah penanggulangan Pandemi Covid-19," kata mantan Menteri Koperasi dan UKM ini.
Apalagi, menurut politikus senior Partai Demokrat ini, berbagai kajian juga menunjukkan varian baru Covid-19 yang lebih ganas dan berpotensi masuk ke Indonesia dari luar negeri. Ada Delta, Mu, Dekta Plus, hingga kini Omicron, maka pelarangan terhadap masuknya WNA ke Indonesia sudah tepat tapi harus tegas pada level implementasi di lapangan.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menyebutkan, masuknya WNA ke suatu negara memang hal yang lumrah pada kondisi normal, namun harus dilarang selama dalam masa transisi dan munculnya varian baru ini. "Perlu ditegaskan, kita sedang berada di kondisi transisi setelag melewati gelombang kedua Covid-19. Kita juga berada di tengah merebaknya varian baru sehingga perlu upaya ekstra untuk menanggulanginya. Salah satunya dengan pelarangan WNA masuk ke Indonesia," tegas Syarief.
Dia menambahkan, pemerintah Indonesia harus berkaca pada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara lain yang berhasil keluar dari pandemi. Ketika Indonesia mencontoh negara lain yang berhasil keluar dari pandemi karena mereka melakukan pembatasan ketat WNA dan pergerakan masyarakat, lokalisasi kasus, hingga vaksinasi cepat.
"Hal ini juga dilakukan untuk mengantisipasi varian baru yang datang dari luar. Pemerintah harus mengevaluasi implementasi protokol kesehatan di lapangan. Pemerintah juga harus menunjukkan ketegasan terhadap masuknya WNA sehingga potensi penyebaran varian baru semakin ditekan. Ini juga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap langkah penanggulangan Pandemi Covid-19," kata mantan Menteri Koperasi dan UKM ini.
(cip)
Lihat Juga :
