Bertahan dan Bangkit

Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia

PERJUANGAN dunia dalam melawan pandemi Covid-19 belum usai. Sejumlah kalangan memperkirakan periode kritisnya sekitar April atau Mei ini. Pada bulan-bulan itu kita akan menghadapi bulan suci Ramadan dan Idul Fitri.

Akhir Ramadan biasanya diikuti aktivitas mudik yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Namun, dari beberapa pemberitaan, reaksi pemerintah daerah satu dengan yang lain sangat berbeda. Beberapa langsung bertindak dengan membantu pihak terdampak, baik bantuan berupa alat pelindung diri (APD) maupun bantuan sosial dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Sebaliknya, pemerintah daerah lain masih disibukkan dengan urusan rutin yang sudah setiap hari dilakukan.

Untuk menangani Covid-19 Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan paket stimulus yang dibagi dalam tiga jilid, di antaranya stimulus pertama sebesar Rp10,3 triliun yang fokus pada pemulihan sektor pariwisata. Stimulus kedua, pemerintah mengeluarkan dana Rp22,9 triliun untuk menumbuhkan daya beli masyarakat dan kemudahan ekspor-impor. Selanjutnya, stimulus ketiga pemerintah mengeluarkan Rp405,1 triliun untuk mencegah keparahan dan mempertahankan perekonomian tetap berjalan dengan baik walaupun sangat berat.

Bank Dunia bahkan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di rentang -3,5% hingga 2,1%. Sementara itu, ADB memperkirakan di kisaran 2,5%, sedangkan The Economist Intelligence Unit memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional di angka 1,0% sepanjang tahun ini.

Kebijakan Ekonomi dalam Pandemi
Karena situasi yang dihadapi adalah situasi yang sangat luar biasa, tentu respons pemerintah tidak bisa dengan cara biasa. Diperlukan langkah yang luar biasa tentu dengan tetap mempertahankan tata kelola yang baik, untuk menyikapi segala dinamika yang terjadi.

Pemerintah memprediksi defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 mencapai 5,07% terhadap produk domestik bruto (PDB) akibat virus korona. Walaupun begitu, pemerintah juga tetap melakukan penyisiran anggaran sebagai langkah efisiensi dan mencegah defisit terlalu lebar. Dalam posisi seperti itu, pemerintah perlu dukungan hukum dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang fokus pada kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan.

Seluruh dunia saat ini tengah ”berperang” melawan pandemi Covid-19. Sebanyak 211 negara saat ini telah diserang dan terdampak, termasuk sudah mengeluarkan stimulus ekonomi yang ekstensif. Berbagai negara tersebut mengeluarkan stimulus fiskal dengan beberapa fokus di antaranya meningkatkan anggaran kesehatan, bantuan bagi rumah tangga, serta bantuan kepada sektor ekonomi yang terdampak.

Data menunjukkan bahwa Australia dan Singapura memberikan dukungan fiskal 10,9% terhadap PDB untuk menghadapi wabah Covid-19 di negaranya. Amerika Serikat (AS) memberikan dukungan fiskal 10,5% terhadap PDB, lalu Malaysia memberikan dukungan 10% terhadap PDB plus dukungan bagi dunia usaha terdampak sebesar 100 miliar ringgit Malaysia (6,7% terhadap PDB). Berbeda dengan itu, Indonesia hingga saat ini telah memberikan dukungan fiskal 3,1% dalam menangani wabah Covid-19 yang diimplementasikan melalui paket stimulus jilid satu hingga jilid tiga.

Melihat Strategi The Fed
Bagaimana negara adidaya AS melawan serangan virus ini patut kita pelajari dan renungkan. Sebagai episentrum Covid-19, Pemerintah AS terus mengimbau agar masyarakat di seluruh negara bagian untuk tetap berada di rumah, menutup sekolah, pembatalan acara, penutupan berbagai restoran dan bar, serta kebijakan wajib untuk bekerja dari rumah. Di luar itu, pemerintah juga menyiapkan pinjaman hingga USD2,3 triliun untuk mendukung rumah tangga, pengusaha, pasar keuangan, dan pemerintah di negara bagian.