Jejak TB Simatupang, Gerilya Bersama Jenderal Soedirman hingga Menjadi Pahlawan Nasional

JAKARTA - Tahi Bonar Simatupang atau lebih dikenal sebagai TB Simatupang merupakan salah satu tokoh militer Indonesia. Penerus Jenderal Soedirman ini disebut sebagai salah satu konseptor peletak dasar-dasar kemiliteran Indonesia.

TB Simatupang merupakan seorang Letjen Purnawirawan asal Sidikalang, Dairi, Sumatera Utara. Pria kelahiran 28 Januari 1920 ini menjadi penerus Panglima Besar Jenderal Soedirman sebagai KSAP (Kepala Staf Angkatan Perang) RI.

Dalam catatan sejarah, TB Simatupang adalah salah satu konseptor peletak dasar-dasar kemiliteran Indonesia. Karier militer Simatupang diawali saat ia masuk ke Koninklijke Militaire Academie (KMA) Bandung pada tahun 1940. Setelah menempuh pendidikan selama 2 tahun, Simatupang lulus sebagai perwira muda.

Tahun 1945 setelah Indonesia merdeka, Simatupang bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Dia mempunyai keunggulan di bidang organisasi dan manajemen ketentaraan. Simatupang turut bergerilya bersama Panglima Besar TNI Jenderal Soedirman melawan pasukan Belanda.

Dalam perjalanan perang gerilya, Simatupang kerap diolok-olok sebagai “diplomat kesasar” karena selama gerilya, ia hampir tidak lepas dari setelan celana abu-abu dan kemeja buatan luar negeri yang dipakainya ketika ia menjadi penasihat militer dalam Perundingan Kaliurang dan pakaian itulah yang menempel di tubuhnya ketika berangkat gerilya.



Selama perang tersebut, ia diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Perang (WKSAP) RI pada tahun 1948 hingga 1949. Dengan kedudukannya itu, Simatupang ikut mewakili TNI dalam delegasi Republik Indonesia pada Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. Misi utama yang dijalankan adalah mendesak Belanda membubarkan KNIL dan mengukuhkan TNI sebagai kekuatan inti Angkatan Perang RI.

Peristiwa 17 Oktober 1952
Setelah wafatnya Jenderal Soedirman pada tahun 1950, Simatupang diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia (KSAP) dengan pangkat Mayor Jenderal hingga tahun 1953. Selama masa jabatannya, terjadi peristiwa 17 Oktober 1952. Saat itu, gelombang massa demonstrasi di Jakarta menuntut pembubaran parlemen.

Peristiwa tersebut terjadi akibat perbedaan pandangan di internal militer Indonesia. Terdapat keinginan rasionalisasi tentara sesuai fungsi dan keinginan tentara tetap memainkan fungsi ganda yaitu politik yang sebelumnya telah disetujui oleh DPRS. Hal itu juga yang memunculkan serbuan untuk membubarkan DPRS.

Ketika banyak anggota militer menjadi pimpinan politik, KSAP TB Simatupang dan KSAD Abdul Haris Nasution berkeinginan mengembalikan tentara sesuai fungsinya. Namun, pemikiran itu tidak didukung oleh Kolonel Bambang Supeno. Akhirnya Supeno mengirimkan surat ke parlemen untuk mencabut jabatan AH Nasution lantaran tidak puas dengan kinerja yang diberikan.