5 Poin Pernyataan Mahfud MD soal MUI dan Penangkapan Zain An-Najah

JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD bersilahturahmi dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) di kantornya, Jakarta, Senin (22/11/2021). Mereka membahas soal penangkapan terduga teroris Farid Okbah, Ahmad Zain An-Najah dan Anung Al-Hamat.

Seusai pertemuan itu, Mahfud menyampaikan lima poin pernyataan. Salah satu poin yang disampaikan Mahfud adalah memastikan bahwa ketiga terduga teroris yang ditangkap Densus 88 Antiteror Polri tidak ada hubungannya sama sekali dengan MUI. "Dan

Dia juga menegaskan bahwa, detasemen berlambang burung hantu tersebut tidak melakukan penggerebekan di Kantor Majelis Ulama Indonesia. "Penangkapan ketiga terduga teoris tersebut tidak dilakukan di kantor MUI. Saya kira jangan berpikir bahwa itu penggerebekan di MUI," ujar Mahfud.



Adapun berikut lima poin pernyataan yang disampaikan Mahfud usai bertemu pimpinan MUI;

1. Penangkapan ketiga terduga teroris tersebut tidak dilakukan di kantor MUI. Sehingga jangan pikir bahwa itu penggerebkan di MUI. Dan tidak terkait dengan uurusan MUI. Karena memang tidak ada hubungan antara teroris itu dengan MUI.

2. Aparat penegak hukum dalam hal ni Densus 88 Antiteror Polri, juga tidak pernah umumkan dan katakan bahwa yang bersangkutan adalah pengurus MUI. Tidak pernah.

Polisi-Densus tidak pernah masyarakat dan media seperti saudaralah yang buka identitas yang bersangkutan, bahwa yang bersangkutan adalah pengurus MUI di bidang Komisi Fatwa dan MUI kemudian menon-aktifkannya.

3. Pemerintah tidak bisa dan tidak boleh menjawab sekarang tentang bukti dan alat bukti proses penyelidikan dan penyidikan terhadap 3 terduga teroris tersebut karena hal itu bisa kacaukan proses hukum. Ini sedang begini lalu diumumkan buktinya nanti yang di luar nanti lari semua jaringannya. Sekarang proses hukum.

Jadi sesuai UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jadi begitu ketentuannya. Termasuk kapan boleh didampingi pengacara, berapa lama pemeriksaan dan seterusnya.

Tetapi meski Pemerintah tidak bisa jawab sekarang, Pemerintah akan pastikan proses hukum terhadap 3 teruga teroris tersebut akan berjalan secara terbuka dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.



4. Pemerintah tak melarang siapapun untuk menilai, mengkritik serta ekspresikan pendapat dan aspirasi terkait kasus ini baik pro maupun kontra. Hal itu bisa dilakukan setiap warga negara sepanjang tidak dilakukan dengan kekerasan dan cara-cara melawan hukum. Indonesia adalah negara demokrasi atau kedaulatan rakyat. Sekaligus nomokrasi atau kedaulatan hukum.

Saya ingin jelaskan bolehlah berpendapat Pemerintah tidak fair, MUI kecolongan tapi yang membantah juga harus diberi tempat itu tidak benar. Asal jangan melanggar hukum yang melanggar hukum sudah ditangkap misalnya buat instruksi duduki kantor polisi dan bakar itu kan sudah ada yang begitu. Tangkap. Itu langgar hukum. Kalau cuma menyatakan MUI saran, Pemerintah menyerang ini dan macam-macam, silahkan itu pendapat.

5. Pemerintah akan terus kerjasama dengan MUI sesuai dengan fungsi masing-masing untuk bangun Indonesia sebagai Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur yakni negara yang baik, aman, damai dan bersatu di bawah ampunan dan lindungan Allah SWT, tuhan yang maha kuasa.