Belva Hengkang, Andi Taufan Harus Mundur dari Stafsus Jokowi

JAKARTA - Mundurnya Adamas Belva Syah Devara dari posisi staf khusus (stafsus) Presiden Joko Widodo harusnya menjadi cerminan bagi rekan sejawatnya yang menjadi stafsus milenial. Langkah pendiri Ruangguru itu semestinya diikuti oleh stafsus Andi Taufan Garuda Putra. (Baca juga: Pemuda Muhammadiyah Minta Andi Taufan Tiru Belva Mundur dari Stafsus)

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menyebut langkah Belva Devara sudah tepat dan perlu diapresiasi. Namun, dia membandingkan dengan stafsus Andi Taufan yang dianggap melakukan kesalahan lebih fatal. “Sebaiknya Andi mengikuti langkah Bevara untuk mengundurkan diri aecara terhormat. Dengan mengambil langkah mundur, maka Andi menyelamatkan wibawa Presiden dan Istana,” cetus Karyono saat dihubungi SINDOnews, Rabu (22/4/2020). (Baca juga: Mundurnya Belva Devara Perlu Diikuti Stafsus Milenial Lainnya)

Dia menilai, Andi Taufan terbukti telah memanfaatkan jabatannya dengan menyurati seluruh camat untuk bekerja sama dengan relawan yang dibentuk oleh perusahaan yang dipimpinnya sendiri, PT Amartha Fintek. Menurutnya, cara tersebut sangat jelas adanya konflik kepentingan untuk keuntungan pribadi.

“Memilih mundur sebelum diberhentikan Presiden merupakan bentuk pertanggung jawaban moral kepada publik. Langkah itu mencerminkan sikap ‘tepo saliro’ menenggang perasaan orang lain. Setidaknya, menjaga perasaan publik dan wibawa Presiden Jokowi dari tudingan tidak sedap yakni memanfaatkan posisi kekuasaan untuk kepentingan pribadi,” imbuh dia.

Karyono juga mendukung Belva Devara agar fokus saja sebagai CEO Ruangguru ketimbang menghadapi cibiran dan tuduhan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) atas terpilihnya Ruangguru sebagai pelaksana pelatihan prakerja.

Selain itu, sikap yang diambil Belva Devara juga tidak cukup meredam badai kritik yang menerpanya. Sebab, terpilihnya Ruangguru sebagai salah satu dari delapan perusahaan yang terlibat dalam program pelatihan Kartu Prakerja dengan alokasi anggaran Rp5,6 triliun untuk 5,6 juta penerima manfaat Kartu Prakerja akan tetap menjadi ganjalan di mata publik. “Karena itu, lebih baik Ruang Guru juga mengundurkan menjadi mitra pemerintah khusus untuk proyek pelatihan Kartu Prakerja ini, agar persoalannya clear,” ujar dia.

Karyono juga menuding Kementerian Koordinator bidang Perekonomian tak mengedepankan profesionalisme. Menurutnya, melibatkan perusahaan yang memiliki hubungan langsung dengan Belva yang notabene sebagai Stafsus Presiden adalah langkah konyol dan tidak profesional, kental dengan oligarki.

“Makanya, sudah pasti menjadi sorotan publik meskipun perusahaan platform Ruangguru mengikuti prosedur. Publik pasti masih menaruh curiga ada kongkalikong,” celetuknya.