Hangat-hangat Kuku Muktamar Ke-34 NU

JAKARTA - Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) selalu menyedot perhatian. Ini tak lain karena dinamika yang kerap disuguhkan menjelang dan selama prosesnya. Perhelatan akbar yang menjadi forum pengambil keputusan tertinggi tersebut salah satunya bertugas memilih ketua umum baru PBNU.

Tahun ini, Muktamar Ke-34 NU ditetapkan berlangsung pada 23-25 Desember di Lampung. Sesuai perhitungan panitia, muktamar akan diikuti 2.295 peserta resmi. Mereka berasal dari berasal dari 34 PWNU (102 orang), 521 PCNU (1.563 orang), 31 PCINU (93 orang), serta 14 badan otonom (42 orang) dan 18 lembaga (54 orang) di tingkat pusat. Selain itu, ditambah pula utusan PBNU dari unsur syuriyah (32 orang), mustasyar (15 orang), a’wan (20 orang), dan tanfidziyah (38 orang) plus panitia sebanyak 336 orang.

Dua nama yang muncul sebagai calon kuat adalah KH Said Aqil Siradj dan KH Yahya Cholil Staquf. Said Aqil merupakan ketua umum PBNU selama dua periode, sedangkan Yahya Staquf adalah Katib Aam PBNU.

Seperti sebelum-sebelumnya, suhu muktamar kali ini pun sudah mulai menghangat. Pemicunya, waktu pelaksanaan muktamar yang belakangan menjadi kabur menyusul keputusan pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kebijakan pemerintah ini menjadi alasan untuk mengundur pelaksanaan muktamar pada 2022.

“Sudah banyak yang menyampaikan aspirasi bahwa hendaknya diundur bertepatan dengan hari baik, yaitu tanggal 31 Januari 2022 yang bertepatan dengan harlah NU," kata Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini saat dihubungi, Kamis (18/11/2021).



Namun Ketua PBNU Saifullah Yusuf sebaliknya melontarkan wacana tandingan untuk justru memajukan jadwal muktamar. Sama seperti Helmy, Gus Ipul pun mengklaim banyak yang meminta agar muktamar digelar sebelum PPKM level 3 diterapkan. "Mayoritas menghendaki muktamar dipercepat. Idealnya dipercepat seminggu dari jadwal," kata Gus Ipul, Kamis (18/11/2021).

Dia menyayangkan pernyataan Helmy Faishal karena yang dianggapnya terburu-buru membuat kesimpulan. Memajukan muktamar sangat mungkin dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek protokol kesehatan."Mempercepat juga sejalan imbauan pemerintah. Dipercepat dengan prokes ketat, jumlah peserta dikurang online diperbanyak. Panitia pada dasarnya sudah siap,” kata mantan wakil gubernur Jawa Timur itu.

Gus Ipul menilai Helmy terlalu terburu-buru menyatakan muktamar ditunda. Padahal penundaan muktamar bisa berdampak pada banyak hal bahkan berpotensi membuat komplikasi. ”Menunda itu punya banyak implikasi. Menunda bisa jadi menyebabkan komplikasi yang luar biasa, menambah banyak masalah karena suasana PBNU saat ini sudah tidak kondusif,” ujarnya.