Diperiksa KPK soal Dugaan Korupsi Pesawat, Eks Dirut PT DI Sebut Sudah Berstatus Tersangka

Sabtu, 06 Juni 2020 - 00:41 WIB
loading...
Diperiksa KPK soal Dugaan...
Saya tidak tahu itu. Kan direktur yang lain. Saya tidak tahu, tadi cuma diperiksa tentang laporan harta kekayaan, tuturnya.
A A A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menutupi nama-nama tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan pemesanan pesawat terbang di PT Dirgantara Indonesia (Persero), meski sudah mulai memeriksa sejumlah saksi pada Jumat (5/6/2020).

Di sisi lain, kuasa hukum Budi Santoso (mantan Direktur Utama) menyebutkan status kedua kliennya telah menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan pemesanan pesawat terbang di lingkungan PT DI pada 2007-2017.

Pernyataan tersebut disampaikan kuasa hukum di sela-sela mendampingi Budi menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (5/6/2020).

Budi Santoso merampungkan pemeriksaan pada Jumat malam. Budi terlihat mengenakan kemeja garis-garis vertikal lengan panjang. Budi pun membenarkan saat disinggung bahwa dia telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan dan pemesanan pesawat terbang di lingkungan PT Dirgantara Indonesia (Persero) pada 2007-2017. Pemeriksaan dirinya juga dilakukan dalam kapasitas sebagai tersangka.

"Iya, tersangka," ujar Budi saat keluar ruang steril Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. (Baca juga: KPK Kumpulkan Alat Bukti Usut Kasus Dugaan Korupsi PT Dirgantara Indonesia)

Namun dia menolak menjelaskan secara rinci ihwal kasus yang disangkakan KPK. Dia hanya menyebutkan jika pengadaaan dan pemesanan pesawat di PT Dirgantara Indonesia (Persero) ditangani direktur lain. Budi juga mengaku juga tidak mengetahui siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Budi Santoso merupakan Direktur Utama PT DI kurun waktu 2007-2017.

Sumber internal Bidang Penindakan KPK membeberkan, penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan dan pemesanan pesawat terbang di lingkungan PT DI pada 2007-2017 telah rampung sekitar akhir April 2020. Karenanya disusul dengan gelar perkara (ekspose).

Dari hasil ekspose, diputuskan kasusnya dinaikkan ke tahap penyidikan. Berdasarkan itu akhirnya KPK menetapkan Budi Santoso sebagai tersangka dengan diterbitkannya surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik).

"Kemudian kita panggil BS (Budi Santoso) untuk diperiksa hari Jumat ini, tanggal 5 Juni 2020. Keduanya diperiksa sebagai tersangka juga diperiksa silang sebagai saksi," ungkap sumber tersebut.

Menurut dia, penyidik juga memeriksa beberapa orang lain sebagai saksi pada Jumat (5/6/2020). KPK juga akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit atas jumlah kerugian negara dari pengadaan dan pemesanan pesawat terbang di lingkungan PT DI pada 2007-2017.

"Untuk nilai kerugian negara sementara sudah ada. Nanti akan disampaikan kemudian. Kami juga BPK untuk memastikan jumlah totalnya," bebernya.

Budi dan Irzal disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHPidana.

Ketua KPK Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri tidak menampik bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan dan pemesanan pesawat terbang di lingkungan PT DI pada 2007-2017 telah ada tersangka dengan dinaikkan ke tahap penyidikan. Meski begitu, Firli belum bisa menyampaikan secara detil. Pasalnya pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan saksi-saksi masih sedang dilakukan.

"KPK masih melakukan kegiatan penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti. Pemeriksaan belasan saksi masih dilakukan. Begitu (juga) kegiatan untuk mengetahui besarnya kerugian negara masih berproses. Pada saatnya nanti pasti kami sampaikan ke rekan media," ujar Firli saat dikonfirmasi..

Sementara, Pelaksana tugas Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik memang memeriksa beberapa orang mantan pegawai PT DI dan pihak swasta sebagai saksi. Pemeriksaan ini guna melakukan pengumpulan alat bukti dugaan korupsi yang terjadi di PT DI.

Ali membenarkan di antara yang diperiksa yakni Budi Santoso. Tapi Ali belum bersedia mengungkap status keduanya. "Untuk sementara demikian keterangan yang dapat kami sampaikan. Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut," tutup Ali.

Mantan Direktur Utama PT DI Budi Santoso usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (5/6/2020) malam. Foto: Okezone/Dok
(thm)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Telusuri Aset Tersangka...
Telusuri Aset Tersangka Kasus Kuota Haji, KPK Periksa Pengelola Apartemen
Bos Maktour Mengaku...
Bos Maktour Mengaku Kelelahan, Kembali Absen dari Pemeriksaan KPK
Selain Bos Maktour,...
Selain Bos Maktour, KPK Panggil Tiga Saksi Lain Kasus Kuota Haji
Kasus Kuota Haji, KPK...
Kasus Kuota Haji, KPK Panggil Bos Maktour Hari Ini
Kasus Muara Enim, Eks...
Kasus Muara Enim, Eks Penyidik KPK: WTP Penting Bagi Pemda, Malah Jadi Ajang Negosiasi
Kasus Sertifikasi K3,...
Kasus Sertifikasi K3, KPK Telusuri Aliran Uang ke Pihak Kemnaker
Kasus Muara Enim, KPK:...
Kasus Muara Enim, KPK: Korupsi Terjadi sebelum Tahap Perencanaan-Penganggaran Dilakukan
Rumah Bupati Sugiri...
Rumah Bupati Sugiri Sancoko Digeledah, 3 Mobil Hardtop dan 1 Alphard Disita
KPK Periksa 9 Saksi,...
KPK Periksa 9 Saksi, Telusuri Pemberian Uang ke Bupati Gatut Sunu Wibowo
Rekomendasi
Little Star Fun Run...
Little Star Fun Run di Surabaya, Ajang Lari Anak Tumbuhkan Kepercayaan Diri
Hattrick Messi Lawan...
Hattrick Messi Lawan Aljazair Pecahkan Rekor Sang Raja Gol di Piala Dunia
Peristiwa di Bulan Muharram...
Peristiwa di Bulan Muharram : Bahtera Nabi Nuh AS Berlabuh setelah 150 Tahun Terombang-ambing Banjir
Berita Terkini
KPK Periksa Mantan Stafsus...
KPK Periksa Mantan Stafsus Menag Gus Yaqut terkait Kasus Kuota Haji
Kapolda Riau Gaungkan...
Kapolda Riau Gaungkan Polisi Penjaga Peradaban di Dies Natalis Ke-80 STIK Polri
Kemenhaj Ajukan Tambahan...
Kemenhaj Ajukan Tambahan Anggaran Rp1,8 Triliun untuk Tahun 2027
DPR Desak Negara Tindak...
DPR Desak Negara Tindak Keras Tanpa Kompromi Judi Online dan Teror Pinjol
Namanya Dicatut BEM...
Namanya Dicatut BEM Bersatu, FISIP Unas Tegaskan Tak Punya BEM Fakultas
Diskusi Budiman-Nusron-Sudaryono...
Diskusi Budiman-Nusron-Sudaryono di UGM Dibubarkan Mahasiswa, Foksi: Sungguh Menggelikan
Infografis
Rentetan Kasus Korupsi...
Rentetan Kasus Korupsi di Jateng: Tiga Bupati Terjaring KPK pada Awal 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved