Kecurangan Tes CPNS Viral, Anggota DPR Minta Diusut Tuntas

JAKARTA - Praktik dugaan kecurangan dalam seleksi calon aparatur sipil negara ( CASN ) atau CPNS 2021 dengan modus remote access di beberapa titik lokasi mandiri instansi Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, menjadi berita viral dalam beberapa hari belakangan.

Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid mendesak pemerintah mengusut tuntas kasus ini. Jika nantinya ditemukan kecurangan ini secara massif, sistematis, dan terstruktur, maka Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), dalam hal ini kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), harus ikut bertanggung jawab atas terjadinya kecurangan ini.

"Kita harus tegas menerapkan sanksi, baik sanksi administrasi, hukum, baik hukum administrasi negara maupun hukum pidana. Ketiga adalah sanksi moral. Kalau di luar negeri kalau ada kejadian seperti ini ya pimpinannya harus mundur," kata Anwar Hafid, Selasa (16/11/2021).


Politikus Partai Demokrat ini mengatakan, selama ini masyarakat sudah kadung percaya terhadap apa yang menjadi komitmen pemerintah bahwa sudah tidak ada lagi kecurangan atau percaloan dalam sistem rekrutmen CPNS.

"Kalau ini terjadi, ini mencoreng reputasi pemerintah yang selama ini kita bangga-banggakan. Untuk itu harus tegas sanksi administrasi, moral, dan bagi orang-orang yang bertanggungjawab dalam hal ini harus bertanggungjawab sepenuhnya, jangan melempar bola. Jangan menyalahkan siapapun, tapi sebagai seabuah sistem maka semua harus bertanggung jawab," kata mantan Bupati Morowali, Sulteng, dua periode ini.

Pihaknya mencurigai terjadinya dugaan kecurangan ini tidak berdiri sendiri, tapi itu dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan massif. "Tidak mungkin, misalnya dijelaskan Kepala BKN, dicurigai ada orang yang menjawab 7 detik, jawabannya sudah ada. Secara logika tidak mungkin orang yang menggunakan joki pun tetap itu harus berfikir panjang. Ini ada indikasi soal bocor. Itu pertama, saya sangat curiga bahwa soal bocor," katanya.

Karena itu, pihaknya mendesak agar dibentuk panja atau pansus untuk mengusut tuntas kasus ini sehingga tidak muncul imej yang jelek di mata masyarakat terhadap pemerintah.


"Saya juga memberikan koreksi dalam sistem untuk menghindari hal-hal seperti ini, harus dipastikan sistem IT (teknologi informasi) yang dimiliki benar-benar aman. Kita perlu melibatkan BSSN dari awal, kemudian KPK, Kepolisian, Kejaksaaan untuk bisa bersama-sama mengawal ini," katanya.

Kedua, Anwar mengusulkan sistem rekrutmen CPNS kedepan diperbaiki. Pertama, ada regulasi yang sifatnya afirmatif luar biasa dan biasa saja. Afirmatif luar biasa yang dimaksud adalah bagaimana memberikan kesempatan kepada para tenaga honorer yang sudah bekerja begitu lama, agar bisa ikut dalam proses ini dengan standar yang tidak boleh sama dengan rekrutmen regular.

"Saya juga mengusulkan dalam sistem penerimaan ini kita mencontoh penerimaan yang perguruan tinggi. Hampir kita tidak mendengar adanya percaloan. Sekalipun juga itu mungkin dilakukan, banyak yang tidak lulus,” katanya.

Anwar juga mencurigai kenapa praktik kecurangan ini hanya terjadi di wilayah Sulawesi saja sementara di wilayah lain tidak. "Apakah di tempat-tempat lain dijamin tidak ada praktik seperti ini? Ini butuh sebuah pansus atau panja untuk mengusut tuntas sehingga kita bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa penerimnaan CPNS kedepan dapat dipercaya sehingga masyarakat masih ingin dan mau masuk dalam sistem penerimaan CPNS ini," katanya.