Anggaran 2025 Capai Rp3 Triliun, KPU Usul Buat Akademi Kepemiluan
loading...
Ketua KPU Mochammad Afifuddin menyampaikan pagu anggaran lembaganya pada 2025 senilai Rp3.062.311.327.000 atau Rp3 triliun lebih. Foto/SINDOnews/danandaya arya putra
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menyampaikan pagu anggaran lembaganya pada 2025 senilai Rp3.062.311.327.000 atau Rp3 triliun lebih. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR hari ini.
Dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa Afif juga mengusulkan pembentukan Akademi Kepemiluan di 2025. Usulan tersebut dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Jenderal KPU, hingga jajaran daerah.
"Sebagai salah satu sumber rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan PNS di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi, dan Sekretariat KPU kabupaten/kota yang siap pakai, mengingat masih sangat minim dan belum merata," ujar Afif, Selasa (10/9/2024).
Selain itu, Akademi Kepemiluan diperlukan untuk mencari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pengganti PNS yang akan memasuki masa purna bakti.
"Kebutuhan kualitas PNS yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi pendidikan kepemiluan di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi, dan Sekretariat KPU kabupaten/kota," sambungnya.
KPU berharap komisi II DPR menyetujui usulan baru tersebut. "KPU berharap pada Komisi II DPR agar memberikan persetujuan alokasi pagu anggaran tahun 2025 dan usulan kegiatan baru yaitu pendirian Akademi Pemilihan Umum untuk jajaran KPU RI," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa Afif juga mengusulkan pembentukan Akademi Kepemiluan di 2025. Usulan tersebut dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Jenderal KPU, hingga jajaran daerah.
"Sebagai salah satu sumber rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan PNS di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi, dan Sekretariat KPU kabupaten/kota yang siap pakai, mengingat masih sangat minim dan belum merata," ujar Afif, Selasa (10/9/2024).
Baca Juga
Selain itu, Akademi Kepemiluan diperlukan untuk mencari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pengganti PNS yang akan memasuki masa purna bakti.
"Kebutuhan kualitas PNS yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi pendidikan kepemiluan di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi, dan Sekretariat KPU kabupaten/kota," sambungnya.
KPU berharap komisi II DPR menyetujui usulan baru tersebut. "KPU berharap pada Komisi II DPR agar memberikan persetujuan alokasi pagu anggaran tahun 2025 dan usulan kegiatan baru yaitu pendirian Akademi Pemilihan Umum untuk jajaran KPU RI," ucapnya.
(cip)
Explore More