DPR Minta Unboxing Ilegal Motor Superbike Tak Boleh Terulang

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Syamsul Luthfi meminta semua pihak mengambil pelajaran dari tindakan tercela unboxing motor superbike milik Ducati oleh panitia. Kejadian itu sangat mencoreng nama baik bangsa di kancah internasional.

“Dalam hal ini Mandalika Grand Prix Association (MGPA) harus mematuhi peraturannya, aturan main harus betul-betul kita patuhi, harus berkerja secara profesional. Karena di dalam dunia olahraga Internasional ini ada yang sifatnya teknis dan etis yang harus kita patuhi,” ujar Legislator asal NTB itu dalam keterangannya, Jumat (12/11/2021).

Menurut dia, even internasional membutuhkan kinerja yang mengedepankan mutu, integritas, dan profesionalisme yang tinggi. Banyak anak-anak bangsa yang memiliki karakter tersebut dan harus mengambil peran tersebut untuk mengembalikan kehormatan negara.

Pihak yang terbukti melakukan tindakan tercela tersebut, lanjut dia, harus dikenakan sanksi yang tegas. “Sebab di sini dibutuhkan kerja dengan profesional. Jadi kalau aturan mainnya tidak boleh, jangan dicoba-coba melakukan karena ini bisa mencoreng nama Indonesia di mata dunia Internasional,” jelas Syamsul.

Terlebih, lanjut Luthfi, penyelenggaraan World Superbike 2021 dan MotoGP merupakan sebuah kepercayaan yang sangat luar biasa dari dunia otomotif internasional terhadap Indonesia. Kesempatan itu tidak boleh disia-siakan dengan membiarkan para pihak mencoreng nama baik bangsa.

Dia meminta kejadian unboxing tersebut tidak boleh terulang. Sebab upaya untuk mempersiapkan kedua ajang tersebut berikut penyediaan sirkuitnya telah dilakukan dengan segenap usaha dan perjuangan.

“Kita mempersiapkan baik dari sisi mutu penyelenggaraannya maupun kesiapan kita sebagai tuan rumah yang ramah terhadap para tamu-tamu yang akan datang untuk menyaksikan ataupun mengikuti event tersebut,” papar Syamsul.

Guna mencegah perbuatan tidak terhormat di kemudian hari, Luthfi meminta segenap stakeholder meningkatkan koordinasi. Itu mulai dari pihak bea cukai, bandara, panitia penyelenggara, pemerintah, hingga masyarakat.

Jadi hal-hal yang sifatnya teknis dan aturan main seperti ini harus sama-sama dipatuhi karena itu berlaku standar di dalam setiap penyelenggara event internasional. “Kita Indonesia masih perlu banyak belajar, itulah gunanya melakukan studi banding kemudian mematuhi aturan yang ada. Kalau semuanya kita melakukan komitmen yang kuat untuk melaksanakan itu dengan baik saya pikir tidak ada hambatan ataupun rintangan untuk menjadi tuan rumah di event internasional tersebut,” terangnya.

Jika penyelenggraan sukses akan berdampak pada ekonomi di Nusa Tenggara Barat baik itu ekonomi kreatif, kuliner, perhotelan dan transportasi. “Jadi kalau semuanya ini bergerak akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Sehingga dari situlah kita bisa mengambil pelajarannya yang terjadi beberapa hari yang lalu, tidak boleh terjadi lagi pada waktu penyelenggara MotoGP,” kata Politikus Nasdem.

Menurutnya, sudah cukup kasus-kasus doping terkait dengan World Anti Doping Agency (WADA) yang memberikan sanksi kepada kita. Sehingga tidak boleh mengibarkan bendera Merah Putih pada saat kita menjadi pemenang di Piala Thomas itu harus menjadi catatan penting. Baca juga: Ducati Sangkal Berkomentar Unboxing Ilegal WSBK Indonesia 2021

“Dan betapa pentingya integritas, betapa pentingnya aturan main, mengikuti segala jenis peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga internasional yang bergerak di bidang olahraga. Terkadang kita meremehkan hal-hal sepele yang sifatnya teknis maupun administratif, inilah yang menjadi pelajaran berharga bagi kita sehingga ke depan tidak akan terulang lagi,” pungkasnya.