Wapres ke-6 Tidak Ingin Indonesia Dijajah Bangsa Asing Lewat Ekonomi

JAKARTA - Investasi asing maupun dalam negeri sepatutnya berlandaskan nilai-nilai Pancasila . Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI diharapkan dapat menyusun arah kebijakan investasi nasional. Investasi nasional juga perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan. Sebab, apabila investasi dari luar negeri lebih dominan, maka sama saja Indonesia masih dijajah bangsa asing melalui sektor ekonomi.

“Investasi adalah bagian dari demokrasi ekonomi. Keputusan mengenai arah dan dasar kebijakan ekonomi, ada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Organ pengambil keputusan yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia adalah melalui sistem demokrasi politik, yaitu perwakilan rakyat di MPR RI,” kata Wakil Presiden ke-6 RI, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Hal ini disampaikan Try dalam Seminar Nasional bertajuk “Investasi Berasaskan Pancasila” yang dilaksanakan Program Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) bekerja sama dengan Sekretariat Jenderal MPR RI di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/11/2021).



“MPR RI sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia, harus menyusun arah dan dasar kebijakan investasi nasional yang selaras dengan tujuan pendirian negara Indonesia sejalan dengan upaya mencapai cita-cita luhur perjuangan bangsa dan didasari oleh nilai-nilai Pancasila,” tutur Try.

Try juga mengatakan investasi yang berlandaskan Pancasila, ciri dan cara pengambilan keputusannya sejalan dengan demokrasi Pancasila. Rambu-rambunya diputuskan oleh organ negara yang merepresentasikan seluruh rakyat Indonesia, yaitu MPR RI. Prosesnya, kata Try, dilaksanakan sesuai prinsip demokrasi Indonesia, yaitu musyawarah mufakat untuk mewujudkan masyarakat merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.



Try mengatakan investasi penting dalam kehidupan ekonomi. Pada UUD NRI 1945 Pasal 33, ekonomi dilaksanakan secara kekeluargaan. Try menekankan pentingnya kedaulatan dalam bidang ekonomi. Ditegaskan, investasi negara harus dominan dibandingkan dengan yang berasal dari luar negeri.

“Jangan sampai investasi kita dalam level yang kalah dengan negara lain. Misalnya investasi luar negeri lebih banyak, kalau itu terjadi, namanya kita dijajah oleh bangsa asing lewat ekonomi. Negara sebesar ini, rakyatnya 240 juta lebih, jangan kita dijadikan pasar saja di sini. Kalau itu terjadi, berarti kita tidak merdeka,” tegas Try.

Pada kesempatan yang sama, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet mengatakan kedudukan Pancasila sebagai sumber pembentukan hukum dalam sistem hukum nasional memiliki pijakan legalitas yang kuat. Baik dalam Pembukaan UUD NRI 1945 maupun dalam rumusan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 2. Ketentuan itu menyebut Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.