Wapres: Pembangunan di Papua Harus Selaraskan Kesejahteraan dan Keamanan
loading...
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah terus melakukan sinergi untuk mengakselerasi pembangunan di Papua . Sinergi dilakukan baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga masyarakat.
Wakil Presiden (Wapres) KH Maruf Amin mengungkapkan pembangunan di Papua harus dapat menyelaraskan antara kesejahteraan dan keamanan. “Karena itu pembangunan di Papua ini harus mengharmoniskan antara kesejahteraan dan keamanan,” katanya saat memberikan keterangan persnya seusai melakukan kunjungan di Tugu MacArthur Jayapura, Sabtu (6/11/2021).
Wapres mengatakan menyampaikan penyelarasan ini dapat dilakukan dengan mendengarkan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat di Papua. Hal ini agar hasil yang dicapai nantinya realistis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. “Kita ingin membangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat, baik masyarakat adat juga masyarakat seluruhnya,” tuturnya.
Wapres mengungkapkan komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat di Papua telah dilakukannya. Di mana seusai menutup PON XX bulan lalu, dirinya melakukan rapat koordinasi dengan mengikutsertakan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, dari kalangan pemuda, kalangan perempuan, berbagai klaster. “Local champion dari berbagai klaster kita ajak berdialog untuk menyampaikan pandangan, dan kita menghimpun pandangan-pandangan itu untuk kita jadikan program yang nanti realistis,” tambahnya.
Di sisi lain Wapres mengatakan peningkatan kesejahteraan tidak akan berjalan lancar jika dari sisi keamanan masih mengkhawatirkan. Wapres pun telah memerintahkan kepada Menkopolhukam untuk memimpin koordinasi terkait keamanan di Papua dengan Panglima TNI, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dan Mendagri agar langkah-langkah pengamanan di Papua dapat terintegrasi dengan baik. “Tetapi betul pembangunan ini tidak akan bisa berjalan kalau keamanan tidak terkendali, tidak kondusif. Maka dari itu dua hal ini menjadi program yang terintegrasi,” ungkapnya.
Wapres beharap agar upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah terkait harmonisasi kesejahteraan dan keamanan di Papua dapat menyukseskan program akselerasi pembangunan. Selain itu juga dapat menghilangkan ketidakpuasan serta rasa tidak percaya yang mungkin terjadi di Papua terhadap pemerintah.
“Dengan demikian kita harapkan ini akan memberikan kepercayaan dari masyarakat Papua, dari tokoh-tokoh Papua baik tokoh pemerintahan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, ini terus kita lakukan dialog-dialog di dalam rangka menghilangkan ketidak puasan. Dengan ketidakpuasan itu sudah semakin tidak ada, semakin hilang, kita harapkan maka akan berpengaruh terhadap kondisi keamanan secara keseluruhan di Papua. Itu saya kira harapan dari pemerintah pusat,” paparnya. Dita angga
Wakil Presiden (Wapres) KH Maruf Amin mengungkapkan pembangunan di Papua harus dapat menyelaraskan antara kesejahteraan dan keamanan. “Karena itu pembangunan di Papua ini harus mengharmoniskan antara kesejahteraan dan keamanan,” katanya saat memberikan keterangan persnya seusai melakukan kunjungan di Tugu MacArthur Jayapura, Sabtu (6/11/2021).
Wapres mengatakan menyampaikan penyelarasan ini dapat dilakukan dengan mendengarkan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat di Papua. Hal ini agar hasil yang dicapai nantinya realistis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. “Kita ingin membangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat, baik masyarakat adat juga masyarakat seluruhnya,” tuturnya.
Wapres mengungkapkan komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat di Papua telah dilakukannya. Di mana seusai menutup PON XX bulan lalu, dirinya melakukan rapat koordinasi dengan mengikutsertakan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, dari kalangan pemuda, kalangan perempuan, berbagai klaster. “Local champion dari berbagai klaster kita ajak berdialog untuk menyampaikan pandangan, dan kita menghimpun pandangan-pandangan itu untuk kita jadikan program yang nanti realistis,” tambahnya.
Di sisi lain Wapres mengatakan peningkatan kesejahteraan tidak akan berjalan lancar jika dari sisi keamanan masih mengkhawatirkan. Wapres pun telah memerintahkan kepada Menkopolhukam untuk memimpin koordinasi terkait keamanan di Papua dengan Panglima TNI, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dan Mendagri agar langkah-langkah pengamanan di Papua dapat terintegrasi dengan baik. “Tetapi betul pembangunan ini tidak akan bisa berjalan kalau keamanan tidak terkendali, tidak kondusif. Maka dari itu dua hal ini menjadi program yang terintegrasi,” ungkapnya.
Wapres beharap agar upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah terkait harmonisasi kesejahteraan dan keamanan di Papua dapat menyukseskan program akselerasi pembangunan. Selain itu juga dapat menghilangkan ketidakpuasan serta rasa tidak percaya yang mungkin terjadi di Papua terhadap pemerintah.
“Dengan demikian kita harapkan ini akan memberikan kepercayaan dari masyarakat Papua, dari tokoh-tokoh Papua baik tokoh pemerintahan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, ini terus kita lakukan dialog-dialog di dalam rangka menghilangkan ketidak puasan. Dengan ketidakpuasan itu sudah semakin tidak ada, semakin hilang, kita harapkan maka akan berpengaruh terhadap kondisi keamanan secara keseluruhan di Papua. Itu saya kira harapan dari pemerintah pusat,” paparnya. Dita angga
(cip)