Arah Politik Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Haruskah Diubah?

Instruksi Presiden Joko Widodo kepada petinggi hukum agar dilakukan pendampingan atas proyek infrastruktur yang vital dan strategis adalah bertujuan agar tidak lagi terjadi “membunuh tikus dengan membakar lumbungnya” atau dikenal dengan asas subsidiaritas (J.Remmelink). Hal yang sama juga kiranya dapat dilakukan dalam bidang perekonomian sebagaimana diperintahkan UU CK.

Namun demikian cara pendampingan terkait proyek implementasi UU CK di kementerian teknis memerlukan badan khusus yang berfungsi sebagai filter antara kepentingan bisnis berbasis risiko dan kepentingan penegakan hukum. Dalam konteks pembentukan badan tersebut diperlukan terlebih perubahan arah politik hukum dalam pemberantasan suap/korupsi yang jelas dapat dibedakan metode dan tata cara penyelesaian pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana khususnya dalam tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi.

Selama ini dalam praktik, arah politik hukum dalam pemberantasan korupsi secara filosofis berlandaskan pendekatan retributive yang bertujuan pemenjaraan dan pertobatan (kantianisme) yang telah terbukti dalam kenyataan lebih banyak mudarat dari kemaslahatannya; pertobatan tidak terjadi, tetapi biaya negara yang dikeluarkan lebih tinggi daripada pemasukan keuangan negara yang dapat dikembalikan, dan juga masih jauh dari kemanfaatannya. Dalam kaitan pembentukan badan baru sebagaimana disebutkan di atas, maka pendekatan restorative dengan metode berbasis pada Analisa Cost-Benefit Analysis (CBA) lebih utama dari pada pendekatan retributive.

Metode CBA memberikan jaminan bahwa tujuan mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat dihasilkan secara maksimal, seimbang, dan efisien. Di dalam kerangka perubahan filosofi, visi dan misi penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi ini diperlukan penegasan mengenai peranan dan fungsi korporasi dalam memajukan perekonomian nasional; korporasi seharusnya menjadi tulang punggung (backbone) perekonomian negara, tidak sebaliknya.

Kita saksikan telah banyak perkara korupsi yang melibatkan korporasi selain kasus BLBI, seperti kasus Hambalang, Century, AJR, Asabri dan lain-lain. Di satu sisi terdapat anggapan bahwa langkah hukum dalam perkara korupsi terkait korporasi tersebut merupakan sukses besar dalam pemberantasan korupsi, akan tetapi di sisi lain luput perhatian terhadap perlindungan hak pihak lain (ketiga) selain terdakwa dan korporasinya.

Selain kelemahan tersebut, dalam pemberantasai korupsi atau suap aspek dampak (out come) tidak lagi dipertimbangkan selain hanya out-put dari suatu proses penegakan hukum. Dalam konteks inilah di dalam penegakan hukum perlu diperkuat dengan pendekatan analisis ekonomi tentang hukum (perkara korupsi) atau economic analysis of law (Richard Posner). Pendekatan baru tersebut bagi Indonesia adalah yaitu suatu pemahaman relative baru tentang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan ekonomi nasional.