Stafsus Wakil Presiden Nilai Isu PCR Bermuatan Politis
loading...
Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden Arif Rahman menyayangkan fokus pemerintah menangani pandemi Covid-19 diganggu oleh isu-isu yang bermuatan politis. Foto/Ilustrasi/Dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Staf Khusus ( Stafsus ) Wakil Presiden Arif Rahman menyayangkan fokus pemerintah menangani pandemi Covid-19 diganggu oleh isu-isu yang bermuatan politis. Salah satu isu bermuatan politis itu mengenai tes PCR yang dikaitkan dengan wacana reshuffle kabinet.
"Saya lihat isu ini semata-mata diluncurkan hanya untuk menyalurkan hasrat politik terkait ilusi akan adanya reshuffle,” katanya yang juga sebagai Sekretaris Jenderal Barikade 98 ini, Jumat, (5/11/2021).
Dia menilai isu tersebut digarap secara masif dan sistematis karena melibatkan sejumlah buzzer politik. Arif menyayangkan isu tersebut digunakan untuk mendorong wacana reshuflle kabinet tanpa mempertimbangkan dampak psikologis ke masyarakat. “Isu-isu yang digunakan pun sebenarnya lemah dan tidak punya fakta,” imbuhnya.
Dia memberikan contoh isu mengenai harga tes PCR yang dianggap terlalu mahal. Harga tes PCR di Indonesia kemudian dibandingkan dengan di India yang hanya Rp96 ribu. Dia menjelaskan murahnya harga PCR di India karena seluruh komponennya buatan dalam negeri.
Dia mengungkapkan tarif di Indonesia paling terjangkau jika dibandingkan dengan harga tes PCR di sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, dan Thailand. Menurut Arif, isu harga PCR itu bermuatan politis karena langsung menunjuk dua menteri yang terlibat aktif dalam penanganan pandemi, yakni Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Padahal, kata dia, Luhut dan Erick sudah tegas membantah terlibat dalam persoalan tes PCR itu. Erick Thohir bahkan telah melepaskan diri dari entitas bisnisnya pasca ditunjuk sebagai menteri BUMN.
"Justru logikanya, penurunan harga PCR akan merugikan perusahaan yang turut andil dalam membantu pemerintah memenuhi kebutuhan tracing dan testing. Lagi pula, kebijakan PCR bukan berada di ranah menteri BUMN, tapi berada di ranah Kemenkes,” ucapnya.
Pihaknya saat ini sedang mengerahkan upaya untuk menelusuri isu tersebut. Sebab, isu tersebut bisa membuat masyarakat antipati kepada pemerintah dan bisa berujung pada ledakan kasus Covid-19 gelombang ketiga.
“Saat ini tim investigasi sudah kami bentuk dan operasionalkan. Tunggu saja tanggal mainnya, kita akan buka siapa hantu blau di belakang isu ilusi reshuffle ini,” tegasnya.
Dia mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 belum usai walaupun kondisi kasusnya melandai. "Kerja sama dan soliditas stakeholder bangsa ini membuat penanganan pandemi relatif terkendali dengan korban berhasil ditekan seminimal mungkin," pungkasnya.
"Saya lihat isu ini semata-mata diluncurkan hanya untuk menyalurkan hasrat politik terkait ilusi akan adanya reshuffle,” katanya yang juga sebagai Sekretaris Jenderal Barikade 98 ini, Jumat, (5/11/2021).
Dia menilai isu tersebut digarap secara masif dan sistematis karena melibatkan sejumlah buzzer politik. Arif menyayangkan isu tersebut digunakan untuk mendorong wacana reshuflle kabinet tanpa mempertimbangkan dampak psikologis ke masyarakat. “Isu-isu yang digunakan pun sebenarnya lemah dan tidak punya fakta,” imbuhnya.
Dia memberikan contoh isu mengenai harga tes PCR yang dianggap terlalu mahal. Harga tes PCR di Indonesia kemudian dibandingkan dengan di India yang hanya Rp96 ribu. Dia menjelaskan murahnya harga PCR di India karena seluruh komponennya buatan dalam negeri.
Dia mengungkapkan tarif di Indonesia paling terjangkau jika dibandingkan dengan harga tes PCR di sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, dan Thailand. Menurut Arif, isu harga PCR itu bermuatan politis karena langsung menunjuk dua menteri yang terlibat aktif dalam penanganan pandemi, yakni Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Padahal, kata dia, Luhut dan Erick sudah tegas membantah terlibat dalam persoalan tes PCR itu. Erick Thohir bahkan telah melepaskan diri dari entitas bisnisnya pasca ditunjuk sebagai menteri BUMN.
"Justru logikanya, penurunan harga PCR akan merugikan perusahaan yang turut andil dalam membantu pemerintah memenuhi kebutuhan tracing dan testing. Lagi pula, kebijakan PCR bukan berada di ranah menteri BUMN, tapi berada di ranah Kemenkes,” ucapnya.
Pihaknya saat ini sedang mengerahkan upaya untuk menelusuri isu tersebut. Sebab, isu tersebut bisa membuat masyarakat antipati kepada pemerintah dan bisa berujung pada ledakan kasus Covid-19 gelombang ketiga.
“Saat ini tim investigasi sudah kami bentuk dan operasionalkan. Tunggu saja tanggal mainnya, kita akan buka siapa hantu blau di belakang isu ilusi reshuffle ini,” tegasnya.
Dia mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 belum usai walaupun kondisi kasusnya melandai. "Kerja sama dan soliditas stakeholder bangsa ini membuat penanganan pandemi relatif terkendali dengan korban berhasil ditekan seminimal mungkin," pungkasnya.
Lihat Juga :
(rca)
