Kemenko Perekomian Dituding Akar Konflik Kepentingan Mitra Kartu Prakerja
Rabu, 22 April 2020 - 13:22 WIB
loading...
Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Rachland Nashidik menilai Ruangguru harusnya ikut mundur menjadi mitra pelatihan online program Kartu Prakerja. Foto/iNews
A
A
A
JAKARTA - Langkah Bos Ruangguru, Adamas Belva Syah Devara yang mundur dari posisi Staf Khusus (Stafsus) Presiden Jokowi masih belum cukup untuk menutup polemik konflik kepentingan dalam program Kartu Prakerja. Ruangguru harusnya ikut mundur menjadi mitra pelatihan online program Kartu Prakerja.
“Belva sebaiknya membawa mundur Ruangguru dari kemitraan dengan pemerintah. Bila tidak, pengunduran dirinya dari Stafsus Presiden itu cuma trik untuk melindungi kepentingan bisnisnya saja. Mundur dari stafsus itu bukti akal budi. Ruangguru masih dipertahankan itu bukti akal-akalan,” ujar Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Rachland Nashidik kepada SINDOnews, Rabu (22/4/2020).
Pengunduran diri dari Stafsus Presiden adalah manifestasi yang dituntut publik dari pengakuan penuh terhadap adanya conflict of interest dalam kepesertaan Ruangguru sebagai mitra proyek pemerintah.
“Tapi akar konflik kepentingan itu tidak terletak di kantor Kementrian Koordinator Perekonomian, dimana CEO Ruangguru mengaku tidak ikut mengambil keputusan kepesertaan proyek,” singgungnya.
Rachland menilai, akarnya masalah ada di Istana yaitu ketika Stafsus Presiden tidak bisa memberi rekomendasi terbaik pada Presiden Jokowi bahwa sesuai pendapat publik, pelatihan online saat ini tidak dibutuhkan.
“Belva sebaiknya membawa mundur Ruangguru dari kemitraan dengan pemerintah. Bila tidak, pengunduran dirinya dari Stafsus Presiden itu cuma trik untuk melindungi kepentingan bisnisnya saja. Mundur dari stafsus itu bukti akal budi. Ruangguru masih dipertahankan itu bukti akal-akalan,” ujar Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Rachland Nashidik kepada SINDOnews, Rabu (22/4/2020).
Pengunduran diri dari Stafsus Presiden adalah manifestasi yang dituntut publik dari pengakuan penuh terhadap adanya conflict of interest dalam kepesertaan Ruangguru sebagai mitra proyek pemerintah.
“Tapi akar konflik kepentingan itu tidak terletak di kantor Kementrian Koordinator Perekonomian, dimana CEO Ruangguru mengaku tidak ikut mengambil keputusan kepesertaan proyek,” singgungnya.
Rachland menilai, akarnya masalah ada di Istana yaitu ketika Stafsus Presiden tidak bisa memberi rekomendasi terbaik pada Presiden Jokowi bahwa sesuai pendapat publik, pelatihan online saat ini tidak dibutuhkan.
Lihat Juga :
