Uang Korupsi Jiwasraya Dipakai untuk Judi Kasino di Singapura, Selandia Baru hingga Macau
Kamis, 04 Juni 2020 - 06:12 WIB
loading...
A
A
A
Keenam, 17 Maret 2016 untuk membayar kasino RWS sejumlah Rp500 juta. Ketujuh, 29 April 2016 untuk membayar kasino MBS sejumlah Rp500 juta. Kedelapan, 16 Mei 2016 untuk membayar kasino RWS sejumlah Rp500 juta. Kesembilan, 7 Juni 2016 untuk membayar kasino Sky City di New Zealand (Selandia Baru) sejumlah Rp3,5 miliar. Kesepuluh, 8 Juni 2016 untuk membayar kasino Sky City di New Zealand sejumlah Rp1,5 miliar.
Kesebelas, 09 Agustus 2016 untuk membayar kasino RWS sejumlah Rp1,47 miliar. Keduabelas, 6 September 2016 sebesar Rp2,2 miliar untuk bayar kasino MGM di Macau. Ketigabelas, 23 November 2016 sebesar Rp5 miliar dalam 2 kali transfer untuk keperluan bayar kasino MGM di Macau.
"Tanggal 19 Juli 2013 ke BCA No. Rekening 3863008979, sejumlah Rp11,07 miliar untuk membayar utang kasino di Macau oleh terdakwa Heru Hidayat. Tanggal 22 Juli 2013 ke BCA No. Rekening 3863008979 sejumlah Rp10.044.549.000 untuk membayar utang kasino di Macau oleh terdakwa Heru Hidayat," kata Bima.
Atas perbuatan TPPU, Heru Hidayat didakwakan melanggar dua pasal dalam UU berbeda. Satu, Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU. Dua, Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
Kesebelas, 09 Agustus 2016 untuk membayar kasino RWS sejumlah Rp1,47 miliar. Keduabelas, 6 September 2016 sebesar Rp2,2 miliar untuk bayar kasino MGM di Macau. Ketigabelas, 23 November 2016 sebesar Rp5 miliar dalam 2 kali transfer untuk keperluan bayar kasino MGM di Macau.
"Tanggal 19 Juli 2013 ke BCA No. Rekening 3863008979, sejumlah Rp11,07 miliar untuk membayar utang kasino di Macau oleh terdakwa Heru Hidayat. Tanggal 22 Juli 2013 ke BCA No. Rekening 3863008979 sejumlah Rp10.044.549.000 untuk membayar utang kasino di Macau oleh terdakwa Heru Hidayat," kata Bima.
Atas perbuatan TPPU, Heru Hidayat didakwakan melanggar dua pasal dalam UU berbeda. Satu, Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU. Dua, Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
(jon)
Lihat Juga :
