Tak Bisa Ditawar Lagi, Golkar: Fardu Ain Dukung Airlangga Capres 2024
Sabtu, 23 Oktober 2021 - 04:01 WIB
loading...
A
A
A
Dalam webinar tersebut, Basri juga menyinggung keinginanya untuk memiliki calon Gubernur DKI Jakarta dari kader Golkar. “Jadi kalau kita mau punya Gubernur DKI, berjuangnya di pileg. Bila ingin menang besar di pileg, tergantung kita dan harus punya calon presiden atau calon wakil presiden pada 2024. Kalau tidak, berat bagi kita semua,” terangnya.
Makanya, lanjut dia, DPD DKI harus bersatu padu untuk menyukseskan sejumlah agenda besar pada 2024 yakni, Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif yang akan dilaksanakan pada Rabu (28/2/2024) dan Pilkada Serentak, Rabu 27 November 2024.
“Kita rindu ingin punya gubernur DKI atau wakil gubernur dari Golkar, sudah 20 tahun. Dan kesempatannya sudah ada terbuka untuk 2024, tergantung kita mau atau tidak. Dan kita tidak punya pilihan untuk mundur. Kita harus berjuang untuk mendapatkan itu. Kalau tidak, maka saya khawatir Golkar akan menjadi pajangan,” tegas Basri.
Sementara, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Deti Kurniawati mengungkapkan, parpol peserta Pemilu 2024 harus menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Pasalnya, pada Pemilu 2024 nanti, boleh jadi ada hal-hal baru dalam tahapan pelaksanaannya. Terutama penggunaan teknologi yang boleh jadi akan menjadi ketentuan utama.
Pengarusutamaan tekhnologi terjadi karena Pandemi Covid-19 yang tak bisa diprediksi. Sehingga, untuk melindungi diri dan meminimalisasi berkumpulnya orang banyak pada satu tempat dan waktu yang bersamaan, tekhnologi menjadi jawabannya. Pengumpulan massa dalam jumlah besar kemungkinan akan terus diperketat. Termasuk juga model penghitungan suara yang mengandalkan aplikasi Sirekap.
Makanya, lanjut dia, DPD DKI harus bersatu padu untuk menyukseskan sejumlah agenda besar pada 2024 yakni, Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif yang akan dilaksanakan pada Rabu (28/2/2024) dan Pilkada Serentak, Rabu 27 November 2024.
“Kita rindu ingin punya gubernur DKI atau wakil gubernur dari Golkar, sudah 20 tahun. Dan kesempatannya sudah ada terbuka untuk 2024, tergantung kita mau atau tidak. Dan kita tidak punya pilihan untuk mundur. Kita harus berjuang untuk mendapatkan itu. Kalau tidak, maka saya khawatir Golkar akan menjadi pajangan,” tegas Basri.
Sementara, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Deti Kurniawati mengungkapkan, parpol peserta Pemilu 2024 harus menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Pasalnya, pada Pemilu 2024 nanti, boleh jadi ada hal-hal baru dalam tahapan pelaksanaannya. Terutama penggunaan teknologi yang boleh jadi akan menjadi ketentuan utama.
Pengarusutamaan tekhnologi terjadi karena Pandemi Covid-19 yang tak bisa diprediksi. Sehingga, untuk melindungi diri dan meminimalisasi berkumpulnya orang banyak pada satu tempat dan waktu yang bersamaan, tekhnologi menjadi jawabannya. Pengumpulan massa dalam jumlah besar kemungkinan akan terus diperketat. Termasuk juga model penghitungan suara yang mengandalkan aplikasi Sirekap.
Lihat Juga :
