Tak Bisa Ditawar Lagi, Golkar: Fardu Ain Dukung Airlangga Capres 2024
loading...
A
A
A
JAKARTA - Partai Golkar sudah mantap 100 persen mengajukan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai satu-satunya calon presiden pada Pilpres 2024. Ini merupakan keputusan tertinggi yang telah ditetapkan partai melalui Musyawarah Nasional Golkar pada 2019 lalu.
“Kita berdoa dan memohon, bahwa ketua umum fardu ain, wajib maju sebagai calon presiden pada pilpres 2024. Kenapa saya bilang fardu ain, karena demi menyelamatkan Partai Golkar,” kata Sekretaris DPD I Partai Golkar Basri Baco pada webinar bertajuk ‘Peran Partai Golkar Menuju Sukses Pemilu 2024’ yang diselenggarakan DPD Golkar DKI, Jumat 22 Oktober 2021.
Menurut Basri, dukungan semua elemen Partai Golkar untuk mendukung Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024 adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Termasuk tanggung jawab untuk memenangkan Pemilu 2024 sudah menjadi keharusan semua elemen, termasuk ormas dan sayap partai.
“Kalau kita tidak punya calon presiden dari kader sendiri, atau calon wakil presiden dari kader sendiri pada 2024, kita ngekor lagi dengan calon lain, maka saya khawatir Golkar tidak bisa bertahan lama. Itulah kenapa saya bilang fardu ain, karena demi menyelamatkan partai ini,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta tersebut.
Dia menyakini, jika ketua umum Golkar maju pada Pilpres 2024, maka akan berdampak signifikan pada electoral atau mendapatkan coattail effect, termasuk hasil pemilu legislatif juga akan terdongkrak. Artinya, hasil pileg itu akan menjadi dasar untuk pilkada 2024.
Dalam webinar tersebut, Basri juga menyinggung keinginanya untuk memiliki calon Gubernur DKI Jakarta dari kader Golkar. “Jadi kalau kita mau punya Gubernur DKI, berjuangnya di pileg. Bila ingin menang besar di pileg, tergantung kita dan harus punya calon presiden atau calon wakil presiden pada 2024. Kalau tidak, berat bagi kita semua,” terangnya.
Makanya, lanjut dia, DPD DKI harus bersatu padu untuk menyukseskan sejumlah agenda besar pada 2024 yakni, Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif yang akan dilaksanakan pada Rabu (28/2/2024) dan Pilkada Serentak, Rabu 27 November 2024.
“Kita rindu ingin punya gubernur DKI atau wakil gubernur dari Golkar, sudah 20 tahun. Dan kesempatannya sudah ada terbuka untuk 2024, tergantung kita mau atau tidak. Dan kita tidak punya pilihan untuk mundur. Kita harus berjuang untuk mendapatkan itu. Kalau tidak, maka saya khawatir Golkar akan menjadi pajangan,” tegas Basri.
Sementara, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Deti Kurniawati mengungkapkan, parpol peserta Pemilu 2024 harus menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Pasalnya, pada Pemilu 2024 nanti, boleh jadi ada hal-hal baru dalam tahapan pelaksanaannya. Terutama penggunaan teknologi yang boleh jadi akan menjadi ketentuan utama.
Pengarusutamaan tekhnologi terjadi karena Pandemi Covid-19 yang tak bisa diprediksi. Sehingga, untuk melindungi diri dan meminimalisasi berkumpulnya orang banyak pada satu tempat dan waktu yang bersamaan, tekhnologi menjadi jawabannya. Pengumpulan massa dalam jumlah besar kemungkinan akan terus diperketat. Termasuk juga model penghitungan suara yang mengandalkan aplikasi Sirekap.
“Kita berdoa dan memohon, bahwa ketua umum fardu ain, wajib maju sebagai calon presiden pada pilpres 2024. Kenapa saya bilang fardu ain, karena demi menyelamatkan Partai Golkar,” kata Sekretaris DPD I Partai Golkar Basri Baco pada webinar bertajuk ‘Peran Partai Golkar Menuju Sukses Pemilu 2024’ yang diselenggarakan DPD Golkar DKI, Jumat 22 Oktober 2021.
Menurut Basri, dukungan semua elemen Partai Golkar untuk mendukung Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024 adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Termasuk tanggung jawab untuk memenangkan Pemilu 2024 sudah menjadi keharusan semua elemen, termasuk ormas dan sayap partai.
“Kalau kita tidak punya calon presiden dari kader sendiri, atau calon wakil presiden dari kader sendiri pada 2024, kita ngekor lagi dengan calon lain, maka saya khawatir Golkar tidak bisa bertahan lama. Itulah kenapa saya bilang fardu ain, karena demi menyelamatkan partai ini,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta tersebut.
Dia menyakini, jika ketua umum Golkar maju pada Pilpres 2024, maka akan berdampak signifikan pada electoral atau mendapatkan coattail effect, termasuk hasil pemilu legislatif juga akan terdongkrak. Artinya, hasil pileg itu akan menjadi dasar untuk pilkada 2024.
Dalam webinar tersebut, Basri juga menyinggung keinginanya untuk memiliki calon Gubernur DKI Jakarta dari kader Golkar. “Jadi kalau kita mau punya Gubernur DKI, berjuangnya di pileg. Bila ingin menang besar di pileg, tergantung kita dan harus punya calon presiden atau calon wakil presiden pada 2024. Kalau tidak, berat bagi kita semua,” terangnya.
Makanya, lanjut dia, DPD DKI harus bersatu padu untuk menyukseskan sejumlah agenda besar pada 2024 yakni, Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif yang akan dilaksanakan pada Rabu (28/2/2024) dan Pilkada Serentak, Rabu 27 November 2024.
“Kita rindu ingin punya gubernur DKI atau wakil gubernur dari Golkar, sudah 20 tahun. Dan kesempatannya sudah ada terbuka untuk 2024, tergantung kita mau atau tidak. Dan kita tidak punya pilihan untuk mundur. Kita harus berjuang untuk mendapatkan itu. Kalau tidak, maka saya khawatir Golkar akan menjadi pajangan,” tegas Basri.
Sementara, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Deti Kurniawati mengungkapkan, parpol peserta Pemilu 2024 harus menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Pasalnya, pada Pemilu 2024 nanti, boleh jadi ada hal-hal baru dalam tahapan pelaksanaannya. Terutama penggunaan teknologi yang boleh jadi akan menjadi ketentuan utama.
Pengarusutamaan tekhnologi terjadi karena Pandemi Covid-19 yang tak bisa diprediksi. Sehingga, untuk melindungi diri dan meminimalisasi berkumpulnya orang banyak pada satu tempat dan waktu yang bersamaan, tekhnologi menjadi jawabannya. Pengumpulan massa dalam jumlah besar kemungkinan akan terus diperketat. Termasuk juga model penghitungan suara yang mengandalkan aplikasi Sirekap.