DPR Apresiasi Moeldoko Temui Aliansi BEM SI saat Berunjuk Rasa

JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah menyambut baik sikap Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menerima massa aksi dari Aliansi BEM SI di depan Istana Merdeka asalkan tujuannya untuk menyerap aspirasi dalam rangka menjaga mutu demokrasi.

"Sepanjang itu dimaksudkan sebagai upaya mendengar aspirasi tentu itu bagus. Lalu dibarengi dengan langkah kongkret pada level kebijakan dan bukan bagian dari penaklukan," kata Anggota Komisi IV DPR itu kepada media, Jumat (22/10/2021).

Menurut dia, penyikapan pemerintah terhadap masyarakat atau mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dengan mengedepankan persuasi perlu dihargai. Sebab upaya yang dilakukan publik itu bagian dari napas demokrasi.

Baca juga: Gantikan Jokowi Temui BEM SI, Moeldoko Bikin Kredit Poin Hindari Reshuffle

"Apalagi di tengah melesunya fungsi check and balances yang seharusnya dapat dilakukan oleh institusi demokrasi yang lain," katanya.

Aktivis Nahdlatul Ulama (NU) ini juga mengatakan pemerintah harus tetap mengesampingkan pendekatan aparat dalam menghadapi demonstran.

"Karena unjuk rasa itu bukan tindakan kriminal. Kondisi yamg memungkinkan demokrasi kita kuat, sehat dan berkualitas perlu terus dijaga," katanya.

Untuk diketahui, Aliansi BEM SI menggelar demo untuk memberikan 12 tuntutan kepada kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin pada Kamis (21/10/2021). Aksi tersebut terpantau tertib hingga akhirnya Moeldoko turun tangan menemui para mahasiswa di jalan.

Baca juga: Moeldoko Temui Demonstran, Undang ke Istana lalu Foto-foto

Moeldoko bersuara lantang menghadapi massa demo dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di depan Istana Merdeka. Ia juga menyambut baik aksi tersebut.

"Saya mengapresiasi sikap kritis dari rekan-rekan mahasiswa. Jadi, mahasiswa memang harus punya sikap kritis karena kalian bagian dari demokrasi," ucap Moeldoko.

Ia mengaku akan mendalami 12 poin tuntutan dari Aliansi BEM SI untuk kemudian diserahkan kepada Presiden Jokowi. "Untuk 12 poin ini, pemerintah akan segera memberikan feedback secara utuh, kapan pun diinginkan. Namun, ini jelas memerlukan waktu," katanya.