Tak Jagokan Nama Tertentu Jadi Calon Panglima, PPP: Tunggu Jokowi Saja

JAKARTA - DPR RI hingga saat ini belum juga menerima Surat Presiden (Surpres) terkait calon Panglima TNI . Marsekal TNI Hadi Tjahjanto akan pensiun pada November 2021 mendatang.

"Belum diinformasikan, artinya surat kepada DPR belum disampaikan," kata Anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/10/2021).

Wakil Ketua Umum DPP PPP ini menyatakan, fraksinya tidak mendukung calon Panglima TNI tertentu. Hal ini halnya seperti Komisi III DPR saat pencalonan Kapolri. Fraksi PPP hanya menunggu siapa yang akan dicalonkan Jokowi.

Baca juga: Nama Calon Panglima TNI, Pratikno: Akan Dikirim Bulan Depan

"Kalau PPP sama dengan tradisi kami di Komisi III, lihatlah kalau kami di Komisi III, mau penggantian Kapolri kan enggak pernah kemudian fraksi ini atau anggota ini menjagokan katakanlah Komjen A, B, C. Kita tunggu saja," ujarnya.

Menurut Wakil Ketua MPR ini, siapa pun yang nantinya akan dikirim ke DPR oleh presiden, Komisi I akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) tanpa memiliki kepentingan terhadap calon tertentu. Sebab, calon yang diusulkan merupakan hak prerogatif presiden.

"Siapa yang nanti dikirim ke sini ya kita fit and proper test saja, tanpa kita berkepentingan untuk punya preferensi si A, si B, si C, karena itu hak prerogatifnya presiden," ujarnya.

Baca juga: Calon Panglima TNI Dibarengi dengan Reshuffle, PPP: Belum Ada Pembicaraan Itu

"Jadi kalau PPP tradisinya sama kayak Komisi III, nunggu saja lah kita," kata Anggota Komisi III DPR ini.