Proyek Kereta Cepat Dibiayai APBN, PKS Ingatkan Negara Bisa Kolaps
Kamis, 14 Oktober 2021 - 15:21 WIB
loading...
A
A
A
"Semestinya pemerintah menimbang hal itu, kenapa malah ditanggung APBN?," ujarnya.
Ketiga, pembiayaan proyek kereta cepat melalui APBN karena ada kesalahan kalkulasi investasi. Jika ada kesalahan, mengapa harus ditanggung APBN. Menurut Jazuli, ini sama saja namanya sudah jatuh tertimpa tangga. Karena APBN ini sudah sangat tertekan dan hutang negara terus membengkak di periode pemerintahan ini.
Baca juga: Ini Tanggapan KCIC Soal Proyek Kereta Cepat Pakai Dana APBN
"Jangan terus bebani APBN, makin tak sehat nanti bisa kolaps. Warning ini tidak main-main," kata Jazuli.
Berkaca dari pengelolaan proyek kereta cepat, kata dia, wajar jika Fraksi PKS mendesak evaluasi menyeluruh atas proyek-proyek infrastruktur, apalagi proyek-proyek yang mangkrak. Wajar juga jika Fraksi PKS makin khawatir proyek Ibu Kota Negara (IKN) bisa bernasib sama dan akan membebani APBN secara besar-besaran.
"Untuk itu kita perintahkan anggota Fraksi di Komisi yang membidangi agar menolak penggunaan APBN yang tidak cermat dan terkesan ugal-ugalan karena akan semakin berat membebani rakyat dan merugikan negara secara keseluruhan," kata Jazuli.
Ketiga, pembiayaan proyek kereta cepat melalui APBN karena ada kesalahan kalkulasi investasi. Jika ada kesalahan, mengapa harus ditanggung APBN. Menurut Jazuli, ini sama saja namanya sudah jatuh tertimpa tangga. Karena APBN ini sudah sangat tertekan dan hutang negara terus membengkak di periode pemerintahan ini.
Baca juga: Ini Tanggapan KCIC Soal Proyek Kereta Cepat Pakai Dana APBN
"Jangan terus bebani APBN, makin tak sehat nanti bisa kolaps. Warning ini tidak main-main," kata Jazuli.
Berkaca dari pengelolaan proyek kereta cepat, kata dia, wajar jika Fraksi PKS mendesak evaluasi menyeluruh atas proyek-proyek infrastruktur, apalagi proyek-proyek yang mangkrak. Wajar juga jika Fraksi PKS makin khawatir proyek Ibu Kota Negara (IKN) bisa bernasib sama dan akan membebani APBN secara besar-besaran.
"Untuk itu kita perintahkan anggota Fraksi di Komisi yang membidangi agar menolak penggunaan APBN yang tidak cermat dan terkesan ugal-ugalan karena akan semakin berat membebani rakyat dan merugikan negara secara keseluruhan," kata Jazuli.
(abd)
Lihat Juga :
