Jokowi Dorong Masyarakat Dunia Kawal Proses Transisi Afghanistan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong masyarakat internasional mengawal masa transisi di Afghanistan . Hal tersebut dikatakan Jokowi saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa G20 secara virtual, Selasa 12 Oktober 2021.

Baca Juga: Afghanistan
Baca juga: Indonesia Bersama Turki Cari Solusi Terbaik Atasi Masalah di Afghanistan-Myanmar

KTT Luar Biasa G20 ini membahas upaya bersama untuk memperkuat koordinasi internasional dan dukungan terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengatasi krisis kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan di Afghanistan.

Jokowi menekankan, pentingnya upaya komunitas internasional, dengan G20 di garda terdepan, untuk melakukan tiga hal. Pertama, menjaga stabilitas dan keamanan termasuk dengan membentuk pemerintah Afghanistan yang inklusif.

"Hak semua kelompok, khususnya perempuan, untuk berkontribusi harus diberikan," tegas Jokowi.

Kedua, mengakhiri krisis kemanusiaan di Afghanistan, termasuk mendukung upaya PBB menggalang bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Afghanistan.

Ketiga, memulihkan aktivitas ekonomi dan pembangunan. "G20 memiliki peran yang penting dalam menyikapi krisis yang terjadi di Afghanistan," jelasnya.

Sebagai negara yang secara konsisten mendukung proses perdamaian di Afghanistan, Indonesia mengharapkan agar G20 dapat menciptakan stabilitas di Afghanistan, mengatasi krisis kemanusiaan, dan mendukung pemulihan dan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Afghanistan.

KTT Luar Biasa G20 tentang Afghanistan ini merupakan inisiatif dari Italia sebagai Presidensi G20 tahun 2021. Partisipasi Presiden RI pada KTT tersebut berangkat dari kepedulian Indonesia yang mendalam untuk mewujudkan stabilitas dan perdamaian serta mendukung kesejahteraan bagi rakyat Afghanistan.

KTT juga dihadiri oleh Wakil Menteri Luar RI Mahendra Siregar dan Co-Sherpa G20 Indonesia Dian Triansyah Djani. Selain itu, KTT juga dihadiri oleh para pemimpin dunia termasuk Perdana Menteri Italia Mario Draghi dan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres.