Periksa 11 Saksi, KPK Telusuri Pemberian Gratifikasi ke Bupati Probolinggo
Rabu, 13 Oktober 2021 - 15:08 WIB
loading...
KPK menelusuri pemberian gratifikasi dari para ASN Kabupaten Probolinggo kepada Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya Anggota DPR RI Hasan Aminuddin (HA). Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri pemberian gratifikasi dari para aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Probolinggo kepada Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya Anggota DPR RI Hasan Aminuddin (HA). Hal tersebut ditelusuri saat tim penyidik memeriksa 11 orang saksi terkait kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Puput dan Hasan.
"Seluruh saksi hadir dan di dalami pengetahuannya, antara lain terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh para Tersangka yang salah satunya bersumber dari pemberian ASN di lingkungan Pemkab Probolinggo dan kepemilikan aset berupa tanah di beberapa wilayah di Kabupaten Probolinggo," ujar Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (13/10/2021). Baca juga: Usut Pencucian Uang Bupati Probolinggo, KPK Periksa Camat Pajarakan
Para saksi itu antara lain, tiga orang notaris yakni Poedji Widajani, I Nyoman Agus Pradnyana, dan Fenny Herawati. Lalu seorang PNS Winda Permata Erianti, Fungsional Pertama Pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Probolinggo Nuzul Hudan, serta Kasi Evaluasi dan Pelaporan Bidang Jasa Konstruksi, dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo Cahyo Rachmad Dany.
Selanjutnya, Kepala Bakesbangpol Ugas Irwanto Kabid Mutasi BKD Kabupaten Probolinggo Taufiq, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo Taupik Alami, Kadis PUPR Kabupaten Probolinggo Hengki Cahjo Saputra, dan Subbag Keuangan Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo Widya Yudyaningsih.
Diketahui, KPK telah menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya Anggota DPR RI Hasan Aminuddin (HA) sebagai tersangka gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal tersebut dilakukan usai tim penyidik melakukan pengembangan pada perkara sebelumnya yakni dugaan suap jual beli jabatan kepala desa (kades) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021.
"Seluruh saksi hadir dan di dalami pengetahuannya, antara lain terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh para Tersangka yang salah satunya bersumber dari pemberian ASN di lingkungan Pemkab Probolinggo dan kepemilikan aset berupa tanah di beberapa wilayah di Kabupaten Probolinggo," ujar Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (13/10/2021). Baca juga: Usut Pencucian Uang Bupati Probolinggo, KPK Periksa Camat Pajarakan
Para saksi itu antara lain, tiga orang notaris yakni Poedji Widajani, I Nyoman Agus Pradnyana, dan Fenny Herawati. Lalu seorang PNS Winda Permata Erianti, Fungsional Pertama Pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Probolinggo Nuzul Hudan, serta Kasi Evaluasi dan Pelaporan Bidang Jasa Konstruksi, dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo Cahyo Rachmad Dany.
Selanjutnya, Kepala Bakesbangpol Ugas Irwanto Kabid Mutasi BKD Kabupaten Probolinggo Taufiq, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo Taupik Alami, Kadis PUPR Kabupaten Probolinggo Hengki Cahjo Saputra, dan Subbag Keuangan Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo Widya Yudyaningsih.
Diketahui, KPK telah menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya Anggota DPR RI Hasan Aminuddin (HA) sebagai tersangka gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal tersebut dilakukan usai tim penyidik melakukan pengembangan pada perkara sebelumnya yakni dugaan suap jual beli jabatan kepala desa (kades) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021.
Lihat Juga :
