450.000 Dosis Vaksin Telah Dialokasikan ke Penyandang Disabilitas
Senin, 11 Oktober 2021 - 18:05 WIB
loading...
Stafsus Presiden, Angkie Yudistia menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Mendagri, Tito Karnavian. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Staf Khusus (Stafsus) Presiden, Angkie Yudistia menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
Baca juga: Mendagri Minta Pemda Permudah Akses Penyandang Disabilitas
Dikatakan Angkie, Mendagri telah memperlancar dan mempermudah teman-teman penyandang disabilitas dalam mendapatkan vaksin Covid-19 (virus Corona).
Baca juga: Gubernur Khofifah Ajak Swasta Gandeng Pelaku UKM Disabilitas
"Bahwa 450.000 dosis vaksin yang dialokasikan khusus penyandang disabilitas telah tersalurkan kepada disabilitas beserta keluarga dan pendampingannya," kata Angkie usai bertemu Mendagri di Kemendagri, Jakarta, Senin (11/10/2021).
Angkie menyebut pelaksanaan vaksinasi bagi penyandang disabilitas telah dilaksanakan di enam provinsi yaitu Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Yogyakarta dan Provinsi Bali.
"Sedangkan sebanyak 225.000 target sasaran untuk dosis pertama telah mencapai 102,56 persen, dan pemberian vaksin dosis kedua sedang berlangsung dan sudah mencapai 43,90 persen," ujar Angkie.
Menurut Angkie, kehadiran Kemendagri dalam program vaksinasi ini sangatlah penting, karena diketahui banyak teman-teman penyandang disabilitas yang tidak memiliki nomor induk kependudukan atau NIK, sedangkan itu salah satu syarat untuk bisa mendapatkan vaksinasi Covid-19.
"Setelah kita telusuri dan koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat, banyak ditemui kalau penyandang disabilitas tidak memiliki nomor induk kependudukan, jadi itu salah satu alasan penyandang disabilitas tidak bisa divaksin," ujarnya.
"Namun Alhamdulillah, Kemendagri melalui Dinas Kependudukan Catatan Sipil selalu hadir di lokasi vaksinasi membantu disabilitas yang tidak memiliki NIK dan dibuatkan NIK sementara," sambung Angkie.
Angkie juga berharap kedepannya dapat terbangun sinergitas lanjutan lintas kementerian/lembaga. Untuk pemberdayaan penyandang disabilitas sebagai upaya pemerintah dalam memenuhi hak-hak difabel menuju Indonesia yang ramah terhadap disabilitas.
"Semoga di program kerja berikutnya terbangun kembali sinergitas seperti ini lagi dan Kemensos bisa memberikan dukungan agar hak-hak penyandang disabilitas, perlahan-lahan dapat terwujud," tutup Angkie.
Baca juga: Mendagri Minta Pemda Permudah Akses Penyandang Disabilitas
Dikatakan Angkie, Mendagri telah memperlancar dan mempermudah teman-teman penyandang disabilitas dalam mendapatkan vaksin Covid-19 (virus Corona).
Baca juga: Gubernur Khofifah Ajak Swasta Gandeng Pelaku UKM Disabilitas
"Bahwa 450.000 dosis vaksin yang dialokasikan khusus penyandang disabilitas telah tersalurkan kepada disabilitas beserta keluarga dan pendampingannya," kata Angkie usai bertemu Mendagri di Kemendagri, Jakarta, Senin (11/10/2021).
Angkie menyebut pelaksanaan vaksinasi bagi penyandang disabilitas telah dilaksanakan di enam provinsi yaitu Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Yogyakarta dan Provinsi Bali.
"Sedangkan sebanyak 225.000 target sasaran untuk dosis pertama telah mencapai 102,56 persen, dan pemberian vaksin dosis kedua sedang berlangsung dan sudah mencapai 43,90 persen," ujar Angkie.
Menurut Angkie, kehadiran Kemendagri dalam program vaksinasi ini sangatlah penting, karena diketahui banyak teman-teman penyandang disabilitas yang tidak memiliki nomor induk kependudukan atau NIK, sedangkan itu salah satu syarat untuk bisa mendapatkan vaksinasi Covid-19.
"Setelah kita telusuri dan koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat, banyak ditemui kalau penyandang disabilitas tidak memiliki nomor induk kependudukan, jadi itu salah satu alasan penyandang disabilitas tidak bisa divaksin," ujarnya.
"Namun Alhamdulillah, Kemendagri melalui Dinas Kependudukan Catatan Sipil selalu hadir di lokasi vaksinasi membantu disabilitas yang tidak memiliki NIK dan dibuatkan NIK sementara," sambung Angkie.
Angkie juga berharap kedepannya dapat terbangun sinergitas lanjutan lintas kementerian/lembaga. Untuk pemberdayaan penyandang disabilitas sebagai upaya pemerintah dalam memenuhi hak-hak difabel menuju Indonesia yang ramah terhadap disabilitas.
"Semoga di program kerja berikutnya terbangun kembali sinergitas seperti ini lagi dan Kemensos bisa memberikan dukungan agar hak-hak penyandang disabilitas, perlahan-lahan dapat terwujud," tutup Angkie.
(maf)
Lihat Juga :
