Cegah Paham Radikalisme, Kelompok Moderat Harus Aktif Berdakwah

Mengingat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius, Gus Najih menekankan perlu adanya perhatian dari Kementerian/instansi/Lembaga terhadap kegiatan keagamaan, sehingga dapat menjadi kontrol agar kegiatan keagamaan ini tidak menjadi liar. Dia juga menyinggung sistem rekrutmen aparatur negara yang perlu diperketat lagi.“Ini mestinya tidak hanya mempertimbangkan kompetensi semata, tetapi juga ideologi kebangsaan. Kompetensi profesionalisme pekerjaanitu penting, tapi ideologi kebangsaan ini menjadi prinsip, menjadi prasyarat,” jelas jebolan Universitas Ahmad Kuftaro Damaskus, Suriah ini.

Gus Najih menilai perlunya peran dan sinergi dari berbagai pihak dalam rangka penjaringan calon aparatur negara karena hal ini dinilai sangat vital terkait peran aparatur ini sebagai tiang negara dan bertanggung jawab nasib masyarakat Indonesia.

“Saya kira yang berperan itu, ya tentu saja adalah Kemenpan-RB, kemudian juga ada beberapa lembaga yang lain, terkait dengan ideologi ini mestinya perlu melibatkan BNPT, TNI, Polri, BIN dan juga ormas keagamaan yang moderat. Itu menurut saya yang harus dilibatkan di dalam assesment ideologi keagamaan ataupun ideologi kebangsaan para ASN ini,” ungkap Gus Najih.

Terarkhir Pendiri Center for Research and Islamic Studies (CRIS) Foundation ini juga mengimbau kepada para pimpinan instansi dan seluruh stakeholders agar tidak hanya fokus memonitor pengajian-pengajian namun juga soal penggalangan dana oleh CSR atau lembaga zakat di lingkungan internal.

“Selain pengajian yang perlu diperhatikan lagi adalah soal penggalangan dana, karena penggalangan dana ini mengkhawatirkan sekali. Sudah terbukti banyak sekali penggalangan dana itu yang hanya dijadikan kedok untuk mendanai kegiatan-kegiatan radikal terorisme. Sehingga kelompok-kelompok moderat juga mestinya terjun di bidang ini, terjun di bidang pengelolaan dana sosial,” ujarnya.