Survei Puspoll Indonesia: 80% Masyarakat Sebut Pembuatan E-KTP Mudah
loading...
A
A
A
"Dengan demikian tingkat kepuasan publik atas layanan Dukcapil, sebanyak 72% responden mengatakan cepat dalam membuat atau memperbaharui KK," kata Muslimin.
Terkait pertanyaan "Dalam membuat dan memperbaharui Akta Kelahiran apakah sangat cepat, cukup cepat, lambat, atau sangat lambat; maka sebanyak 63,7% responden menjawab cepat; 9% responden menjawab sangat cepat; 17,8% menjawab lambat, dan 2,5% menjawab sangat lambat, serta 7% tidak menjawab/tidak tahu.
"Dengan demikian tingkat kepuasan publik atas layanan Dukcapil, sebanyak 73% responden mengatakan cepat dalam membuat atau memperbaharui KK," kata Muslimin.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Mendagri Tito Karnavian terus mendorong reformasi pelayanan birokrasi di lingkup pemerintahan Daerah dan komponen Kemendagri. Salah satu layanan yang terintegrasi dari Pusat hinga ke daerah, yang selalu serius dipantau dan ditegaskan oleh mantan Kapolri tersebut, adalah layanan adminduk yang didalamnya termasuk pembuatan E-KTP.
Tujuan besarnya adalah terwujudnya layanan satu data kependudukan di Indonesia. Karenanya, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terus berupaya meningkatkan layanan administrasi kependudukan, sesuai dengan pencanangan tahun 2021 sebagai Tahun Kualitas Layanan Dukcapil.
Sebab, tahun ini menurut Zudan, tidak ada intervensi politik. Maksudnya, tidak ada Pileg/Pilpres atau pun Pikada sehingga Dukcapil betul-betul bisa bekerja dengan tenang.
Di bawah komando Zudan, Dukcapil banyak bergerak maju membenahi pelayanannya mulai dari sistem, aplikasi, prosedur, dan standar kompetensi SDM. Untuk menguji sejatinya tingkat kepuasan masyarakat atas layanan Dukcapil, untuk pertama kalinya Ditjen Dukcapil disurvei secara independen oleh Pusat Studi Sosial Politik (Puspoll) Indonesia.
"Kepada Pak Muslimin (Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, red.) saya bebaskan untuk mensurvei, meneliti apa yang sesungguhnya nyata di lapangan. Tidak ada intervensi dari kami. Dinas Dukcapil daerah pun tidak tahu kalo mereka disurvei," kata Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Kamis (7/10/2021).
Tujuannya, kata Zudan, adalah untuk pembenahan atau perbaikan agar Dukcapil bisa memberikan pelayanan sesuai dengan ideologi pelayanan Dukcapil yakni, pelayanan yang membahagiakan masyarakat.
"Jadi Dukcapil akan terus bergerak memberikan pelayanan adminduk yang mudah, cepat, terintegrasi. Kita hindari betul yang namanya pungutan liar dan calo," kata Zudan.
Terkait pertanyaan "Dalam membuat dan memperbaharui Akta Kelahiran apakah sangat cepat, cukup cepat, lambat, atau sangat lambat; maka sebanyak 63,7% responden menjawab cepat; 9% responden menjawab sangat cepat; 17,8% menjawab lambat, dan 2,5% menjawab sangat lambat, serta 7% tidak menjawab/tidak tahu.
"Dengan demikian tingkat kepuasan publik atas layanan Dukcapil, sebanyak 73% responden mengatakan cepat dalam membuat atau memperbaharui KK," kata Muslimin.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Mendagri Tito Karnavian terus mendorong reformasi pelayanan birokrasi di lingkup pemerintahan Daerah dan komponen Kemendagri. Salah satu layanan yang terintegrasi dari Pusat hinga ke daerah, yang selalu serius dipantau dan ditegaskan oleh mantan Kapolri tersebut, adalah layanan adminduk yang didalamnya termasuk pembuatan E-KTP.
Tujuan besarnya adalah terwujudnya layanan satu data kependudukan di Indonesia. Karenanya, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terus berupaya meningkatkan layanan administrasi kependudukan, sesuai dengan pencanangan tahun 2021 sebagai Tahun Kualitas Layanan Dukcapil.
Sebab, tahun ini menurut Zudan, tidak ada intervensi politik. Maksudnya, tidak ada Pileg/Pilpres atau pun Pikada sehingga Dukcapil betul-betul bisa bekerja dengan tenang.
Di bawah komando Zudan, Dukcapil banyak bergerak maju membenahi pelayanannya mulai dari sistem, aplikasi, prosedur, dan standar kompetensi SDM. Untuk menguji sejatinya tingkat kepuasan masyarakat atas layanan Dukcapil, untuk pertama kalinya Ditjen Dukcapil disurvei secara independen oleh Pusat Studi Sosial Politik (Puspoll) Indonesia.
"Kepada Pak Muslimin (Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, red.) saya bebaskan untuk mensurvei, meneliti apa yang sesungguhnya nyata di lapangan. Tidak ada intervensi dari kami. Dinas Dukcapil daerah pun tidak tahu kalo mereka disurvei," kata Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Kamis (7/10/2021).
Tujuannya, kata Zudan, adalah untuk pembenahan atau perbaikan agar Dukcapil bisa memberikan pelayanan sesuai dengan ideologi pelayanan Dukcapil yakni, pelayanan yang membahagiakan masyarakat.
"Jadi Dukcapil akan terus bergerak memberikan pelayanan adminduk yang mudah, cepat, terintegrasi. Kita hindari betul yang namanya pungutan liar dan calo," kata Zudan.
(hab)
Explore More