Setiap Daerah Punya Tanggung Jawab dalam Penanggulangan Perubahan Iklim
Selasa, 02 Juni 2020 - 13:00 WIB
loading...
A
A
A
Kabupaten Pidie di bawah kepemimpinan Bupati Ahmad Roni memang telah lama menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan lingkungan hidup yang sangat baik, yang didukung oleh dana desa atau gampong , sehingga dalam hal perubahan iklim, Pidie sangat siap.
Di bawah Bupati Roni Ahmad, Pidie mulai merintis suatu inovasi dalam upaya menanggulangi perubahan iklim yang dituangkan ke dalam Peraturan Bupati (Perbup) No.12/ Tahun 2018. Melalui regulasi yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa (gampong) ini Pidie menjadi kabupaten yang pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mengatur distribusi dana gampong bagi kegiatan perlindungan lingkungan dan hutan.
Perbup ini tegas Bupati Roni Ahmad, untuk melindungi hutan. Menurutnya, hutan merupakan sumber kehidupan masyarakat. "Hutan telah memberikan kami kehidupan, memberi kami oksigen, air, dan makanan," tegasnya.
Ia menjelaskan, dana desa ini perlu dialokasikan untuk perlindungan lingkungan dan hutan, karena 67 persen dari total jumlah desa di Kabupaten Pidie, atau 487 desa berada di sekitar kawasan hutan. Untuk melindungi lingkungan dan hutan di Kabupaten Pidie, penggunaan dana desa perlu diprioritaskan pada hal tersebut.
Perbup Pidie ini yang dalam prosesnya sejak awal penyusunan hingga pengesahan merupakan salah satu output penting dari proyek Support to Indonesia’s Climate Change Response-Technical Assistance Component (SICCR-TAC) yang didukung oleh Uni Eropa.
"Aktivitas manusia pun hampir selalu melepaskan karbon dioksida ke udara, contohnya industri pabrik, dan pembakaran lahan. Pelepasan karbon dioksida ke atmosfer dalam jumlah yang tinggi dapat menyebabkan efek rumah kaca. Panas matahari yang sampai di bumi terperangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi meningkat (pemanasan global)," papar Bupati.
Di bawah Bupati Roni Ahmad, Pidie mulai merintis suatu inovasi dalam upaya menanggulangi perubahan iklim yang dituangkan ke dalam Peraturan Bupati (Perbup) No.12/ Tahun 2018. Melalui regulasi yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa (gampong) ini Pidie menjadi kabupaten yang pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mengatur distribusi dana gampong bagi kegiatan perlindungan lingkungan dan hutan.
Perbup ini tegas Bupati Roni Ahmad, untuk melindungi hutan. Menurutnya, hutan merupakan sumber kehidupan masyarakat. "Hutan telah memberikan kami kehidupan, memberi kami oksigen, air, dan makanan," tegasnya.
Ia menjelaskan, dana desa ini perlu dialokasikan untuk perlindungan lingkungan dan hutan, karena 67 persen dari total jumlah desa di Kabupaten Pidie, atau 487 desa berada di sekitar kawasan hutan. Untuk melindungi lingkungan dan hutan di Kabupaten Pidie, penggunaan dana desa perlu diprioritaskan pada hal tersebut.
Perbup Pidie ini yang dalam prosesnya sejak awal penyusunan hingga pengesahan merupakan salah satu output penting dari proyek Support to Indonesia’s Climate Change Response-Technical Assistance Component (SICCR-TAC) yang didukung oleh Uni Eropa.
"Aktivitas manusia pun hampir selalu melepaskan karbon dioksida ke udara, contohnya industri pabrik, dan pembakaran lahan. Pelepasan karbon dioksida ke atmosfer dalam jumlah yang tinggi dapat menyebabkan efek rumah kaca. Panas matahari yang sampai di bumi terperangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi meningkat (pemanasan global)," papar Bupati.
Lihat Juga :
