Sinergi Jadi Kunci Pencapaian Target Adaptasi pada Updated NDC
loading...
A
A
A
Implementasi NDC tidak bisa hanya mengandalkan peran kementerian/lembaga tingkat pusat, Pemerintah juga perlu menjalin kemitraan dengan Non-Party Stakeholders (NPS) seperti pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), dunia usaha atau swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi/akademisi, dan komunitas masyarakat.
Aksi adaptasi melibatkan seluruh pemangku kepentingan (prinsip no one left behind) dalam berkontribusi pada perencanaan pembangunan nasional yang berketahanan iklim. Selain itu, potensi sinergi dengan konvensi lain seperti CBD, UNCCD, DRR, Ramsar dan lainnya sangat memungkinkan guna percepatan pencapaian target NDC Indonesia.
Upaya adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak didorong antara lain melalui Program Kampung Iklim (ProKlim). Sampai 2021, sudah terdaftar di website Sistem Registry Nasional (SRN) KLHK sebanyak 3.270 lokasi ProKlim. Komitmen Pemerintah Indonesia kepada masyarakat global dalam upaya pengendalian perubahan iklim dengan tagline “leading by example” tercermin dalam pidato Presiden RI dalam Climate Adaptation Summit (CAS) pada Tahun 2021 bahwa Indonesia mendorong 20.000 lokasi Proklim sampai dengan 2024.
Berbagai program yang dikembangkan oleh kementerian/lembaga lain dan NPS juga berkontribusi dalam pencapaian Proklim sekaligus target NDC. Beberapa program seperti program Kawasan Pesisir Tangguh oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Desa Sehat Iklim oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Desa Tangguh Bencana oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Desa Mandiri Energi oleh Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM), Ecovillage oleh Provinsi Jawa Barat, Kampung Hijau oleh Pemerintah DKI Jakarta, dan lain sebagainya termasuk yang didukung oleh sektor swasta selaku NPS.
Sinergi program antarkementerian/lembaga dan NPS diharapkan dapat mempercepat pencapaian target Adaptasi NDC Indonesia.
Aksi adaptasi melibatkan seluruh pemangku kepentingan (prinsip no one left behind) dalam berkontribusi pada perencanaan pembangunan nasional yang berketahanan iklim. Selain itu, potensi sinergi dengan konvensi lain seperti CBD, UNCCD, DRR, Ramsar dan lainnya sangat memungkinkan guna percepatan pencapaian target NDC Indonesia.
Upaya adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak didorong antara lain melalui Program Kampung Iklim (ProKlim). Sampai 2021, sudah terdaftar di website Sistem Registry Nasional (SRN) KLHK sebanyak 3.270 lokasi ProKlim. Komitmen Pemerintah Indonesia kepada masyarakat global dalam upaya pengendalian perubahan iklim dengan tagline “leading by example” tercermin dalam pidato Presiden RI dalam Climate Adaptation Summit (CAS) pada Tahun 2021 bahwa Indonesia mendorong 20.000 lokasi Proklim sampai dengan 2024.
Berbagai program yang dikembangkan oleh kementerian/lembaga lain dan NPS juga berkontribusi dalam pencapaian Proklim sekaligus target NDC. Beberapa program seperti program Kawasan Pesisir Tangguh oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Desa Sehat Iklim oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Desa Tangguh Bencana oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Desa Mandiri Energi oleh Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM), Ecovillage oleh Provinsi Jawa Barat, Kampung Hijau oleh Pemerintah DKI Jakarta, dan lain sebagainya termasuk yang didukung oleh sektor swasta selaku NPS.
Sinergi program antarkementerian/lembaga dan NPS diharapkan dapat mempercepat pencapaian target Adaptasi NDC Indonesia.
(atk)
Lihat Juga :
