Menanti Lampu Hijau Umrah Jamaah Indonesia
Kamis, 30 September 2021 - 06:23 WIB
loading...
A
A
A
Tauhid mengakui ada beberapa kendala yang memberatkan pemerintah Arab Saudi sehingga Indonesia masuk dalam negara suspend yaitu mewajibkan jamaah umrah disuntik dengan empat pilihan vaksin, yakni AstraZeneca, Moderna, Pfizer, dan Johnson & Johnson.
Sedangkan mayoritas masyarakat Indonesia menerima vaksin Sinovac, sehingga Saudi meminta pemerintah memberikan vaksin booster atau dosis ketiga untuk jamaah.
"Jadi kita kan umumnya Sinovac, pemerintah Arab Saudi memberikan kebijaksanaan harus ada booster-nya dari empat vaksin tersebut. Karena kita dari asosiasi sudah bekoordinasi ke Kementrian Agama meminta untuk jamaah umrah dibantu untuk vaksin ketiga," jelas Tauhid.
Baca juga: Kemenag Sebut Arab Saudi Belum Keluarkan Regulasi Penyelenggaraan Umrah
Hal lain yang memberatkan yaitu adanya karantina 14 hari. Dirinya menjelaskan, permintan untuk karantina 14 hari di negara transit ini jadi kendala karena waktu umrah jadi lebih lama. "Masa transit akan lebih lama dari masa perjalanan. Untuk koordinasi vaksin, kami pun sudah mengajukan permohonan kami," tambahnya.
Namun, dia kembali menandaskan, bagaimana pun semua persoalan tergantung bagaimana pemerintah melakukan diplomasi ke Arab Saudi. "Karena kasihan melihat jamaah kita yang sudah lama mengumpulkan uang tetapi terkendala pemberangkatan ibadah umrah. Ini semua tinggal masalah diplomasi saja," tegasnya.
Dalam pandanganaya, bila melihat situasi pandemi di Indonesia yang kian membaik dengan penurunan positivity rate mencapai 5% sesuai dengan ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Seharusnya hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk meyakinkan pemerintah Arab Saudi untuk mencabut status suspensi terhadap Indonesia.
Iskan Qolba Lubis mengatakan, semestinya dari awal Kementrian Agama melakukan komunikasi intensif dengan pihak Saudi agar keputusan untuk membuka umrah bisa lebih cepat. Langkah ini perlu dilakukan karena gagalnya pemberangkatan haji pada tahun ini.
"Jangan pernah berhenti untuk melobi supaya larangan terbang itu harus segera dibuka, pemerintah bisa lebih percaya diri dalam melobi karena nilai positivity rate Indonesia yang sudah menurun. Mungkin jamaah haji enggak bisa berangkat karena tingkat positif yang masih tinggi, tapi jamaah umrah yang sekarang antre jumlahnya sudah jutaan," paparnya saat dihubungi Koran SINDO.
Menurut dia, pemerintah bisa melakukan lobi antar kepala negara. Presiden Jokowi bisa langsung berhubungan dengan Raja Salman, dengan begitu terlihat kesungguhan permasalahan ini. Dia pun berharap pada akhir tahun ini atau minggu depan larangan terbang dari Indonesia ke Arab Saudi dibuka.
"Jika hal itu terjadi, ini bisa menjadi kado terbaik buat bangsa Indonesia. Di samping persoalan orang mau berangkat umrah, mungkin ada manfaat lainnya seperti pertukaran pelajar, bisnis, dan sebagainya," tegas Iskan
Sementara itu, Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementrian Agama (Kemenag) Khoirizi menyebutkan mereka yang ingin berangkat harus segera mungkin mendapat vaksinasi dan membantu dalam memutus rantai penularan.
Sedangkan mayoritas masyarakat Indonesia menerima vaksin Sinovac, sehingga Saudi meminta pemerintah memberikan vaksin booster atau dosis ketiga untuk jamaah.
"Jadi kita kan umumnya Sinovac, pemerintah Arab Saudi memberikan kebijaksanaan harus ada booster-nya dari empat vaksin tersebut. Karena kita dari asosiasi sudah bekoordinasi ke Kementrian Agama meminta untuk jamaah umrah dibantu untuk vaksin ketiga," jelas Tauhid.
Baca juga: Kemenag Sebut Arab Saudi Belum Keluarkan Regulasi Penyelenggaraan Umrah
Hal lain yang memberatkan yaitu adanya karantina 14 hari. Dirinya menjelaskan, permintan untuk karantina 14 hari di negara transit ini jadi kendala karena waktu umrah jadi lebih lama. "Masa transit akan lebih lama dari masa perjalanan. Untuk koordinasi vaksin, kami pun sudah mengajukan permohonan kami," tambahnya.
Namun, dia kembali menandaskan, bagaimana pun semua persoalan tergantung bagaimana pemerintah melakukan diplomasi ke Arab Saudi. "Karena kasihan melihat jamaah kita yang sudah lama mengumpulkan uang tetapi terkendala pemberangkatan ibadah umrah. Ini semua tinggal masalah diplomasi saja," tegasnya.
Dalam pandanganaya, bila melihat situasi pandemi di Indonesia yang kian membaik dengan penurunan positivity rate mencapai 5% sesuai dengan ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Seharusnya hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk meyakinkan pemerintah Arab Saudi untuk mencabut status suspensi terhadap Indonesia.
Iskan Qolba Lubis mengatakan, semestinya dari awal Kementrian Agama melakukan komunikasi intensif dengan pihak Saudi agar keputusan untuk membuka umrah bisa lebih cepat. Langkah ini perlu dilakukan karena gagalnya pemberangkatan haji pada tahun ini.
"Jangan pernah berhenti untuk melobi supaya larangan terbang itu harus segera dibuka, pemerintah bisa lebih percaya diri dalam melobi karena nilai positivity rate Indonesia yang sudah menurun. Mungkin jamaah haji enggak bisa berangkat karena tingkat positif yang masih tinggi, tapi jamaah umrah yang sekarang antre jumlahnya sudah jutaan," paparnya saat dihubungi Koran SINDO.
Menurut dia, pemerintah bisa melakukan lobi antar kepala negara. Presiden Jokowi bisa langsung berhubungan dengan Raja Salman, dengan begitu terlihat kesungguhan permasalahan ini. Dia pun berharap pada akhir tahun ini atau minggu depan larangan terbang dari Indonesia ke Arab Saudi dibuka.
"Jika hal itu terjadi, ini bisa menjadi kado terbaik buat bangsa Indonesia. Di samping persoalan orang mau berangkat umrah, mungkin ada manfaat lainnya seperti pertukaran pelajar, bisnis, dan sebagainya," tegas Iskan
Sementara itu, Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementrian Agama (Kemenag) Khoirizi menyebutkan mereka yang ingin berangkat harus segera mungkin mendapat vaksinasi dan membantu dalam memutus rantai penularan.
Lihat Juga :
