Mendes PDTT Sebut 1.852 BUMDes Rambah E-Commerce Selama Pandemi Covid-19
loading...
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, menurunnya aktivitas pasar konvensional selama pandemi Covid-19 mendorong 1.852 BUMDes merambah ke e-commerce. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menurunnya aktivitas pasar konvensional selama pandemi Covid-19 mendorong 1.852 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merambah ke e-commerce. Tidak hanya itu, ribuan BUMDes lainnya juga aktif menggunakan media sosial untuk memasarkan produk unggulannya.
“BUMDes-BUMDes ini terus berpacu dengan kondisi kebutuhan supaya produknya bisa dipasarkan,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmsigrasi, (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat menjadi pembicara pada Jateng Digital Conference 2021 secara daring, Rabu (29/9/2021).
Dia mengatakan, peningkatan jumlah BUMDes yang masuk ke dunia e-commerce menjadi tanda kemajuan digital di desa-desa. Menurutnya, semakin banyaknya partisipasi generasi muda menyebabkan proses pembangunan di desa semakin melek digital. “Selama ini seakan-akan ada kontradiksi antara digital dan desa. Padahal sekarang sudah berjalan seiring,” ujarnya.
Menurut dia, saat ini semakin banyak antar desa yang membangun kesepakatan untuk membangun sebuah BUMDes bersama. Sebagian di antaranya juga memanfaatkan dunia digital untuk merambah pasar yang lebih luas. “Misalnya di (Desa) Panggungharjo, sepuluh desa bikin kerja sama pasardesa.id. sekarang sudah miliaran omzetnya,” ungkapnya.
Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, dari total 74.961 desa di Indonesia, sebanyak 3.700 desa di antaranya masih belum mendapatkan jaringan internet. Menurutnya, pemerintah saat ini terus menggenjot agar semua desa dapat segera mendapatkan jaringan internet.
“Dana desa sangat support utamanya untuk fasilitas internet di spot-spot publik, misalnya di kantor desa, balai pertemuan, pokoknya spot publik. Justru kita dorong agar disediakan jaringan internet,” ujarnya.
Penggunaan dana desa sendiri, lanjutnya, dialokasikan berdasarkan kebutuhan ril desa dengan mengacu pada SDGs Desa. Dia berharap, dana desa dapat memberikan dampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia. “Pengentasan kemiskinan ekstrem kalau ditangani tingkat mikro yakni level desa akan mudah, tidak sulit. Karena permasalahannya jelas dan bisa disentuh,” ujarnya.
“BUMDes-BUMDes ini terus berpacu dengan kondisi kebutuhan supaya produknya bisa dipasarkan,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmsigrasi, (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat menjadi pembicara pada Jateng Digital Conference 2021 secara daring, Rabu (29/9/2021).
Dia mengatakan, peningkatan jumlah BUMDes yang masuk ke dunia e-commerce menjadi tanda kemajuan digital di desa-desa. Menurutnya, semakin banyaknya partisipasi generasi muda menyebabkan proses pembangunan di desa semakin melek digital. “Selama ini seakan-akan ada kontradiksi antara digital dan desa. Padahal sekarang sudah berjalan seiring,” ujarnya.
Menurut dia, saat ini semakin banyak antar desa yang membangun kesepakatan untuk membangun sebuah BUMDes bersama. Sebagian di antaranya juga memanfaatkan dunia digital untuk merambah pasar yang lebih luas. “Misalnya di (Desa) Panggungharjo, sepuluh desa bikin kerja sama pasardesa.id. sekarang sudah miliaran omzetnya,” ungkapnya.
Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, dari total 74.961 desa di Indonesia, sebanyak 3.700 desa di antaranya masih belum mendapatkan jaringan internet. Menurutnya, pemerintah saat ini terus menggenjot agar semua desa dapat segera mendapatkan jaringan internet.
“Dana desa sangat support utamanya untuk fasilitas internet di spot-spot publik, misalnya di kantor desa, balai pertemuan, pokoknya spot publik. Justru kita dorong agar disediakan jaringan internet,” ujarnya.
Penggunaan dana desa sendiri, lanjutnya, dialokasikan berdasarkan kebutuhan ril desa dengan mengacu pada SDGs Desa. Dia berharap, dana desa dapat memberikan dampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia. “Pengentasan kemiskinan ekstrem kalau ditangani tingkat mikro yakni level desa akan mudah, tidak sulit. Karena permasalahannya jelas dan bisa disentuh,” ujarnya.
(cip)
Explore More