LBH DPN Indonesia Komitmen Bantu Masyarakat Tanpa Lihat Status Sosial

JAKARTA - Presiden Dewan Pengacara Nasional (DPN) Indonesia, Faizal Hafied mengatakan, adanya lembaga bantuan hukum ( LBH ) merupakan upaya dari DPN Indonesia untuk membantu masyarakat kecil yang tidak mampu yang membutuhkan bantuan hukum dalam mencari keadilan.

Baca Juga: LBH
Baca Juga: LBH
"Kerja ini merupakan kerja sosial, untuk bangsa dan negara. Ditujukan untuk rakyat kecil yang membutuhkan bantuan untuk mencari keadilan. Ke depannya akan disusul di seluruh provinsi di Indonesia," tambahnya.

LBH DPN Indonesia akan diperkuat sejumlah advokat, di antaranya Managing Director Dr (Can) Roni Suminto, Direktur Pidana Krisnadi Bremi, Direktur Perdata Ihsan Firmansyah, Direktur Magang & Keanggotaan Faruqi Robbani, Direktur Kerja sama & Filantropi Fritz Paris Junior Hutapea.

"Serta staf-staf LBH DPN Indonesia juga adalah lulusan-lulusan terbaik dengan predikat cumlaude dari Fakultas Hukum seluruh Indonesia. LBH ini akan diisi para lulusan terbaik dari universitas di seluruh Indonesia, serta dari 33.000 alumni pendidikan khusus profesi advokat yang dilakukan FHP Law School," ujarnya.

Faizal menambahakan, selain memberikan bantuan hukum ke masyarakat, LBH DPN Indonesia juga memberi kesempatan bagi para calon advokat untuk magang baik dengan sistem Luring (offline), daring (online) maupun hybrid (offline & online) sebelum dilantik sebagai advokat.

"DPN Indonesia membuka kesempatan bagi seluruh calon advokat yang telah melakukan PKPA untuk bisa magang di LBH DPN Indonesia dengan 3 sistem tersebut sebagai kontribusi calon advokat, bagi bangsa dan negaranya," ujarnya.

Diketahui, DPN Indonesia juga telah selesai melaksanakan PKPA Merah Putih yang diikuti oleh 410 calon advokat lulusan dari universitas diseluruh Indonesia yang berhasmemecahkan rekor nasional penyelenggaraan PKPA dengan jumlah terbesar yang pernah dilaksanakan oleh organisasi advokat di Indonesia.

Spesialnya lagi 250 peserta diantaranya adalah mahasiswa berprestasi baik akademik maupun non-akademik serta lulusan terbaik dengan predikat cumlaude dari universitas di seluruh Indonesia.

Selanjutnya DPN Indonesia kembali Akan Mengelar Program PKPA Sumpah Pemuda yang akan dilaksanakan Pada tanggal 28 Oktober-28 November 2021 dan Memanggil Lulusan Fakultas Hukum di seluruh Indonesia untuk mengikuti PKPA Sumpah Pemuda tersebut.

DPN Indonesia juga telah menggelar ujian profesi advokat (UPA) gelombang ke-4. Ujian telah dilakukan secara online (daring) pada Sabtu (25/9/2021) yang diikuti 300 lebih peserta dari seluruh Indonesia. Sampai Priode ke-4 ini berarti sudah ribuan yang ujian advokat di DPN Indonesia.

"DPN Indonesia juga akan melakukan pelantikan dan penyumpahan advokat pada Oktober-Desember 2021 yang dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia," tutup Faizal.