Cerita Perkenalan Azis Syamsuddin dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin
loading...
A
A
A
Hal serupa juga terjadi saat pertemuan kedua dan ketiga. Mereka juga pernah menjalani pertemuan pada April 2020 di Guci, Tegal, Jawa Tengah. Agus menyampaikan ia tak tahu menahu ihwal rencana kedepan pasca pertemuan ketiga kali itu. "Enggak tahu," pungkasnya.
Baca juga:
Stepanus Robin Pattuju didakwa telah menerima suap Rp11,5 miliar bersama-sama dengan rekannya pengacara, Maskur Husain. Uang suap sebanyak itu diperoleh dari Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M Syahrial sebesar Rp1,69 miliar, Rp3 miliar dan USD36.000 berasal dari Azis Syamsuddin dan mantan Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Aliza Gunado.
Stepanus juga disebut menerima Rp507 juta dari mantan Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna dan senilai Rp5,1 miliar dari bekas Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Stepanus juga disebut menerima uang dari Direktur PT Tenjo Jaya, Usman Effendi, sebesar Rp525 juta.
Atas perbuatannya, Stepanus Robin dan Maskur Husain didakwa melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Baca juga:
Stepanus Robin Pattuju didakwa telah menerima suap Rp11,5 miliar bersama-sama dengan rekannya pengacara, Maskur Husain. Uang suap sebanyak itu diperoleh dari Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M Syahrial sebesar Rp1,69 miliar, Rp3 miliar dan USD36.000 berasal dari Azis Syamsuddin dan mantan Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Aliza Gunado.
Stepanus juga disebut menerima Rp507 juta dari mantan Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna dan senilai Rp5,1 miliar dari bekas Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Stepanus juga disebut menerima uang dari Direktur PT Tenjo Jaya, Usman Effendi, sebesar Rp525 juta.
Atas perbuatannya, Stepanus Robin dan Maskur Husain didakwa melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP.
(muh)
Lihat Juga :
