Komisi I Minta Aparat Tindak Pejabat Daerah yang Diduga Sokong KKB Papua
Kamis, 23 September 2021 - 20:11 WIB
loading...
Dave Laksono meminta agar aparat mengusut dan menindak pejabat daerah yang diduga memberikan sokongan kepada KKB di Papua. Foto: SINDOnews/Kiswondari
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengungkapkan dugaan adanya sokongan para pejabat daerah yang kepada Kelompok Kriiminal Bersenjata ( KKB ) di Papua. Karena itu, dia meminta aparat keamanan untuk mengungkapnya.
"Diduga pejabat pejabat daerah di Papua masih turut bermain di sana, siapa dan apa jabatannya, itulah yang harus di lakukan oleh aparat keamanan untuk membukanya," ujar Dave.
Menurut dia, dugaan ini juga sudah dimuat di berbagai media massa juga dibahas di Komisi I DPR. Banyak pejabat di daerah tingkat 1 tingkat 2 yang menyokong kegiatan KKB.
Baca juga: KKB Serang Nakes di Papua, PB HMI: Tindakan yang Tak Bisa Dimaafkan
"Itu membiayai gerakan-gerakan teroris ini, dengan memberikan senjata, memberikan uang, bahkaan mencari pelatih-pelatih buat para personelnya untuk penyerangan penyerangan dan perusakan perusakan terhadap fasilitas umum dan fasilitas sosial," bebernya.
Dave menambahkan, mereka melakukan itu dengan berbagai macam kepentingan misalnya supaya tidak mengganggu semua kebijakan-kebijakan ataupun juga urusan urusannya pimpinan daerah, juga pembakaran kantor pemda agar mereka alasan untuk membangun yang baru. Yang jelas para pejabat daerah ditengarai bagian dari permasalahan, bukan bagian dari solusi.
"Nah makanya itu pentingnya untuk ada personel-personeil baik TNI/Polri, BIN, untuk memantau hal tersebut, mengumpulkan data, sehingga lebih cepat untuk bisa diproses secara hukum, jadi yang memang terbukti terlibat ya bisa segera langsung diproses," tandasnya.
"Diduga pejabat pejabat daerah di Papua masih turut bermain di sana, siapa dan apa jabatannya, itulah yang harus di lakukan oleh aparat keamanan untuk membukanya," ujar Dave.
Menurut dia, dugaan ini juga sudah dimuat di berbagai media massa juga dibahas di Komisi I DPR. Banyak pejabat di daerah tingkat 1 tingkat 2 yang menyokong kegiatan KKB.
Baca juga: KKB Serang Nakes di Papua, PB HMI: Tindakan yang Tak Bisa Dimaafkan
"Itu membiayai gerakan-gerakan teroris ini, dengan memberikan senjata, memberikan uang, bahkaan mencari pelatih-pelatih buat para personelnya untuk penyerangan penyerangan dan perusakan perusakan terhadap fasilitas umum dan fasilitas sosial," bebernya.
Dave menambahkan, mereka melakukan itu dengan berbagai macam kepentingan misalnya supaya tidak mengganggu semua kebijakan-kebijakan ataupun juga urusan urusannya pimpinan daerah, juga pembakaran kantor pemda agar mereka alasan untuk membangun yang baru. Yang jelas para pejabat daerah ditengarai bagian dari permasalahan, bukan bagian dari solusi.
"Nah makanya itu pentingnya untuk ada personel-personeil baik TNI/Polri, BIN, untuk memantau hal tersebut, mengumpulkan data, sehingga lebih cepat untuk bisa diproses secara hukum, jadi yang memang terbukti terlibat ya bisa segera langsung diproses," tandasnya.
(muh)
Lihat Juga :
