Mahfud MD Bilang Negara Sudah Responsif Tangani Perdagangan Manusia
loading...
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengklaim, negara responsif dalam mengatasi kejahatan perdagangan manusia. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengklaim, negara responsif dalam mengatasi kejahatan perdagangan manusia.
Baca juga: Mahfud MD Respons Surat Terbuka Emerson Yuntho soal Pungli Samsat dan Satpas
Hal tersebut dikatakan Mahfud MD saat menerima kedatangan Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani dan rombongan di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Baca juga: Mahfud MD Sebut Pemerintah Bisa Dianggap Korupsi Jika Tak Kejar Utang BLBI
"Negara ini sudah responsif, setiap ada masalah kita selalu merespons dengan aturan. Membangun hukum itu ada tiga, yaitu satu aturannya, kedua strukturnya, aparatnya dan ketiga budayanya," kata Mahfud, Rabu (22/9/2021).
"Kalau ketiganya ini tidak sama ya macet. Seringkali dalam merespons banyak hal, kita selesai di pembuatan aturan, rusak di strukturnya. Tapi mari kita benahi bersama," tambah Mahfud MD.
Pemberantasan pengiriman migran ilegal di Indonesia, lanjut Mahfud, menjadi tanggung jawab semua pihak. Mahfud berharap semua stakeholder bisa bersama-sama membenahi persoalan tersebut.
"Banyak orang yang diperlakukan tidak manusiawi. Oleh sebab itu mari kita benahi," jelas Mahfud seraya menegaskan perintah Presiden untuk memberantas sindikat kejahatan perdagangan orang sampai tuntas.
Ketua BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, dalam memberantas mafia penempatan ilegal pekerja migran, dibutuhkan kerja sama semua pihak termasuk kementerian dan lembaga.
Oleh sebab itu, BP2MI meminta arahan Menko Polhukam terkait dengan kejahatan perdagangan orang yang sampai hari ini masih terus terjadi.
Baca juga: Mahfud MD Respons Surat Terbuka Emerson Yuntho soal Pungli Samsat dan Satpas
Hal tersebut dikatakan Mahfud MD saat menerima kedatangan Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani dan rombongan di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Baca juga: Mahfud MD Sebut Pemerintah Bisa Dianggap Korupsi Jika Tak Kejar Utang BLBI
"Negara ini sudah responsif, setiap ada masalah kita selalu merespons dengan aturan. Membangun hukum itu ada tiga, yaitu satu aturannya, kedua strukturnya, aparatnya dan ketiga budayanya," kata Mahfud, Rabu (22/9/2021).
"Kalau ketiganya ini tidak sama ya macet. Seringkali dalam merespons banyak hal, kita selesai di pembuatan aturan, rusak di strukturnya. Tapi mari kita benahi bersama," tambah Mahfud MD.
Pemberantasan pengiriman migran ilegal di Indonesia, lanjut Mahfud, menjadi tanggung jawab semua pihak. Mahfud berharap semua stakeholder bisa bersama-sama membenahi persoalan tersebut.
"Banyak orang yang diperlakukan tidak manusiawi. Oleh sebab itu mari kita benahi," jelas Mahfud seraya menegaskan perintah Presiden untuk memberantas sindikat kejahatan perdagangan orang sampai tuntas.
Ketua BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, dalam memberantas mafia penempatan ilegal pekerja migran, dibutuhkan kerja sama semua pihak termasuk kementerian dan lembaga.
Oleh sebab itu, BP2MI meminta arahan Menko Polhukam terkait dengan kejahatan perdagangan orang yang sampai hari ini masih terus terjadi.
Lihat Juga :
