PON Papua Harus Jadi Momentum Kebangkitan Desa

JAKARTA - Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua 2-5 Oktober mendatang harus menjadi momentum kebangkitan desa di Bumi Cendrawasih. Desa-desa harus mendapatkan manfaat ekonomi dari perputaran ekonomi selama ajang olahraga terbesar di Tanah Air tersebut.

“Perhelatan PON Papua akan memberikan dampak besar bagi perputaran ekonomi wilayah tersebut. Banyaknya kunjungan ke Papua dari para atlet, official, maupun perangkat pertandingan akan meningkatkan arus perputaran uang di mana desa-desa di sana harus bisa merasakan dampaknya,” ujar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, Kamis (16/9/2021).

Dia menjelaskan dari hasil kunjungan kerja ke Papua awal pekan lalu diketahui jika persiapan PON sudah hampir paripurna. Menurutnya event bergengsi itu akan sukses dan mengharumkan Bumi Cendrawasih. "Kita melihat persiapannya sangat bagus, dan kita mendoakan mudah-mudahan ajang ini akan sukses dan dikenang sebagai salah satu event olah raga terbaik di Indonesia,” katanya.

Gus Menteri sapaan akrab Abdul Halim Iskandar mengatakan keberhasilan penyelenggaraan PON Papua akan memberikan dampak besar bagi wilayah paling timur Indonesia tersebut. Dari sisi penyelenggaraan, kesuksesan akan menyejajarkan dengan daerah-daerah lain yang jadi langganan tuan rumah PON seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan beberapa wilayah lain. “Dari sisi pembangunan sumber daya manusia, keberhasilan penyelenggaraan PON Papua akan membuktikan jika kerukunan, keragaman, dan toleransi berkembang baik di Indonesia,” katanya.

Dia menilai Bumi Papua menyimpan potensi luar biasa. Percepatan pembangunan termasuk wilayah perdesaan saat ini terus dilakukan. keberadaan dana otonomi khusus ditunjang dana desa menjadi modal besar untuk mempercepat pembangunan. “Kami berharap keberadaan dana otsus dan dana desa menjadi modal besar bagi percepatan pembangunan khususnya pembangunan kawasan perdesaan. Kami yakin dengan modal tersebut berbagai masalah di desa baik dari sektor Kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi bisa dicarikan solusinya,” katanya.

Gus Menteri mengarisbawahi salah satu kunci percepatan pembangunan desa di Papua adalah perbaikan data. Menurutnya banyak bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran karena faktor data yang tidak akurat dan kurang update, sehingga menghambat pembangunan di desa-desa. "Karena data yang ada dan dimiliki tidak selalu diperbaharui, sehingga semua bantuan tidak tepat sasaran," katanya.

Oleh sebab itu, dia meminta kepala kampung sebutan kapala desa di Papua agar segera merampungkan pemutaakhiran data berbasis SDGs Desa. Nantinya, kata Abdul Halim, setiap kebijakan dan pembangunan desa harus mengacu pada data tersebut. Dengan demikian bantuan pemerintah akan sampai kepada yang warga desa yang layak. "Kalau datanya sudah update, 2024 tidak ada lagi warga miskin ekstrem, kuncinya adalah data," terang Gus Menteri.