Perkuat Realisasi Serapan, PURT DPD RI Bahas Refocusing Anggaran
Rabu, 15 September 2021 - 16:22 WIB
loading...
Ketua DPD RI dalam Rapat Konsultasi Pimpinan PURT dengan Pimpinan DPD RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2021-2022, di Ruang Rapat Pimpinan, Lantai VIII Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (15/9/2021). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI akan memperkuat realisasi penyerapan anggaran. Salah satu upaya yang akan ditempuh adalah melalui refocusing anggaran.
Hal itu terungkap dalam Rapat Konsultasi Pimpinan PURT dengan Pimpinan DPD RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2021-2022, di Ruang Rapat Pimpinan, Lantai VIII Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (15/9/2021).
Rapat yang dipimpin Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ini turut dihadiri Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono, Wakil Ketua II DPD RI Mahyudin, Wakil Ketua III DPD RI Sutan B Nadjamudin.
Hadir pula sejumlah anggota DPD RI di antaranya Ketua PURT Ahmad Nawardi, Wakil Ketua Komite II Hasan Basri dan Sudirman dan Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi beserta jajaran.
Baca juga: Antisipasi Potensi Tsunami di Pacitan, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Siapkan Skenario Penyelamatan
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono selaku pimpinan sidang mengatakan, rapat ini diselenggarakan atas permintaan lembaga PURT. Menurut Nono, untuk membahas hal ini, maka diperlukan untuk melihat kembali alokasi anggaran yang telah tersedia.
"Nanti kita lihat seluruh anggaran mana yang belum terserap dan dialokasikan untuk apa," kata Nono.
Sedangkan Wakil Ketua II DPD RI, Mahyudin, meminta kepada Sekretariat Jenderal DPD RI untuk membuatkan buku induk anggaran. Menurutnya, buku induk anggaran itu penting agar ada transparansi anggaran yang dapat dikontrol dengan baik oleh para pimpinan.
"Harus disiapkan buku induk anggaran khusus pimpinan. Kita harus perkuat transparansi dan pengawasan," ujar Mahyudin.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menekankan pentingnya penguatan anggaran yang dialokasikan untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah. Sebagai perwakilan daerah, LaNyalla menilai penyerapan aspirasi merupakan hal mendasar yang menjadi tugas dan fungsi lembaganya.
"Kita ini membawa nama lembaga negara. Jadi, hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi penyerapan aspirasi masyarakat sudah semestinya menjadi fokus perhatian kita bersama," ujar LaNyalla.
Senator asal Jawa Timur itu meminta kepada PURT dan Kesekretariatan DPD RI untuk memenuhi hak para Senator dalam menjalankan tugas kenegaraannya.
"Sepanjang untuk tugas kelembagaan saya kira harus diperhatikan dengan baik. Toh ini demi kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi," ujar LaNyalla.
Ketua PURT DPD RI Ahmad Nawardi menjelaskan, pembahasan mengenai hal ini telah didasarkan pada rapat-rapat sebelumnya. "Hal ini berdasarkan pada rapat gabungan pada Maret lalu dan rapat-rapat selanjutnya untuk mengantisipasi refocusing dan guna memenuhi kebutuhan program," ujarnya.
Untuk membahas lebih detail, rapat sendiri akan dilanjutkan pada akhir Oktober mendatang dalam rangka refocusing anggaran di sejumlah kegiatan yang bisa diarahkan untuk semakin memperkuat kinerja kelembagaan DPD RI.
Hal itu terungkap dalam Rapat Konsultasi Pimpinan PURT dengan Pimpinan DPD RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2021-2022, di Ruang Rapat Pimpinan, Lantai VIII Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (15/9/2021).
Rapat yang dipimpin Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ini turut dihadiri Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono, Wakil Ketua II DPD RI Mahyudin, Wakil Ketua III DPD RI Sutan B Nadjamudin.
Hadir pula sejumlah anggota DPD RI di antaranya Ketua PURT Ahmad Nawardi, Wakil Ketua Komite II Hasan Basri dan Sudirman dan Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi beserta jajaran.
Baca juga: Antisipasi Potensi Tsunami di Pacitan, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Siapkan Skenario Penyelamatan
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono selaku pimpinan sidang mengatakan, rapat ini diselenggarakan atas permintaan lembaga PURT. Menurut Nono, untuk membahas hal ini, maka diperlukan untuk melihat kembali alokasi anggaran yang telah tersedia.
"Nanti kita lihat seluruh anggaran mana yang belum terserap dan dialokasikan untuk apa," kata Nono.
Sedangkan Wakil Ketua II DPD RI, Mahyudin, meminta kepada Sekretariat Jenderal DPD RI untuk membuatkan buku induk anggaran. Menurutnya, buku induk anggaran itu penting agar ada transparansi anggaran yang dapat dikontrol dengan baik oleh para pimpinan.
"Harus disiapkan buku induk anggaran khusus pimpinan. Kita harus perkuat transparansi dan pengawasan," ujar Mahyudin.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menekankan pentingnya penguatan anggaran yang dialokasikan untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah. Sebagai perwakilan daerah, LaNyalla menilai penyerapan aspirasi merupakan hal mendasar yang menjadi tugas dan fungsi lembaganya.
"Kita ini membawa nama lembaga negara. Jadi, hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi penyerapan aspirasi masyarakat sudah semestinya menjadi fokus perhatian kita bersama," ujar LaNyalla.
Senator asal Jawa Timur itu meminta kepada PURT dan Kesekretariatan DPD RI untuk memenuhi hak para Senator dalam menjalankan tugas kenegaraannya.
"Sepanjang untuk tugas kelembagaan saya kira harus diperhatikan dengan baik. Toh ini demi kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi," ujar LaNyalla.
Ketua PURT DPD RI Ahmad Nawardi menjelaskan, pembahasan mengenai hal ini telah didasarkan pada rapat-rapat sebelumnya. "Hal ini berdasarkan pada rapat gabungan pada Maret lalu dan rapat-rapat selanjutnya untuk mengantisipasi refocusing dan guna memenuhi kebutuhan program," ujarnya.
Untuk membahas lebih detail, rapat sendiri akan dilanjutkan pada akhir Oktober mendatang dalam rangka refocusing anggaran di sejumlah kegiatan yang bisa diarahkan untuk semakin memperkuat kinerja kelembagaan DPD RI.
(zik)
Lihat Juga :
