Kapal China Masuki Natuna, CENTRIS Minta Pemerintah Ambil Sikap
Selasa, 14 September 2021 - 22:57 WIB
loading...
Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies (CENTRIS) mendesak pemerintah untuk melakukan langkah dan tindakan tegas yang nyata kepada otoritas China mengingat telah berulang kali melakukan hal serupa. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksda S Iriawan mengatakan kapal-kapal China di Perairan Natuna Utara dekat Laut China Selatan kerap mengganggu aktivitas pertambangan kapal-kapal Indonesia.
"Kapal coast guard China pun masih mengganggu atau membayang-bayangi kerja daripada rig noble yang berbendera Indonesia di bawah (Kementerian) ESDM," ujar Irawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/9/2021). Baca juga: China Sahkan UU Maritim Baru, AS Kirim Kapal Perusak ke Laut China Selatan
Bahkan, Iriawan mengungkapkan institusinya telah mengetahui keberadaan ribuan kapal China di Perairan Indonesia yang sebelummya tidak terdeteksi radar.
Melihat hal tersebut, Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies (CENTRIS) mendesak pemerintah untuk melakukan langkah dan tindakan tegas yang nyata kepada otoritas China mengingat telah berulang kali melakukan hal serupa.
“Ini jelas bentuk pengingkaran atas kedaulatan Indonesia karena bukan kali pertama China mengobok-obok wilayah kita. Pemerintah seyogianya segera melakukan tindakan tegas, misalnya membekukan kerjasama bilateral dengan mereka sampai masalah ini selesai,” ujar Peneliti CENTRIS, AB Solissa kepada wartawan, Selasa (12/9/2021).
CENTRIS menilai pemerintah jangan hanya memanggil Duta Besar China untuk Indonesia hanya untuk di klarifikasi terkait persoalan yang terjadi di Natuna semata, namun pemerintah sepatutnya memberikan tekanan dan sangsi kepada otoritas China agar mereka tidak lagi berulah di wilayah kedaulatan Indonesia.
Membekukan sementara kerja sama seperti menyetop masuknya tenaga kerja asing (TKA) asal China atau menghentikan proyek strategis negeri tirai bambu di Indonesia, adalah contoh tekanan dan sanksi yang dapat dilakukan pemerintah untuk menunjukkan keseriusan serta ketegasan Indonesia terhadap negara manapun yang tidak menghargai kedaulatan NKRI.
Di sisi lain, CENTRIS meminta pemerintah tidak terjebak dengan proyek-proyek strategis China yang tidak menutup kemungkinan dapat dijadikan sebagai alat tekanan oleh otoritas China terkait langkah atauu kebijakan luar negeri yang sedang dilakukan oleh negera mereka.
Hal ini patut diwaspadai pemerintah mengingat beberapa hari lalu, hastag #ProyekJebakChina menjadi tranding topik nomor satu di jagad maya Indonesia. “Kemarin hastag #ProyekJebakanChina bertengger nomor satu di Twitter, ini alarm yang ditujukan publik kepada pemerintah agar hati-hati dengan proyek yang ditawarkan China. Urusan proyek jangan sampai melemahkan sikap, posisi apalagi kedaulatan bangsa ini di mata dunia,” tegasnya.
“Secepatnya kerahkan kapal-kapal perang kita ke Natuna, usir mereka dari wilayah kedaulatan Indonesia. Siagakan kapal perang di sekitar lokasi objek vital negara seperti di areal pertambangan Kementerian ESDM,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengungkap ulah otoritas China yang memborbardir ribuan kapal di Perairan Natuna, wilayah kedaulatan Indonesia kepada Komisi I DPR RI.
Bahkan, kapal coast guard China telah berani mengganggu atau membayang-bayangi proses pertambangan yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM). Baca juga: Buwas Laporkan Adhyaksa Dault ke Bareskrim Terkait Dugaan Pengelolaan Pom Bensin
"Ini harus kita waspadai bersama. Dari RDP ini, mudah-mudahan ada suatu keputusan, jalan keluar, bantuan dari Komisi I untuk kedaulatan kita, tidak bisa diinjak-injak oleh mereka itu," tutur Sekertaris Utama Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksda S Iriawan.
"Kapal coast guard China pun masih mengganggu atau membayang-bayangi kerja daripada rig noble yang berbendera Indonesia di bawah (Kementerian) ESDM," ujar Irawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/9/2021). Baca juga: China Sahkan UU Maritim Baru, AS Kirim Kapal Perusak ke Laut China Selatan
Bahkan, Iriawan mengungkapkan institusinya telah mengetahui keberadaan ribuan kapal China di Perairan Indonesia yang sebelummya tidak terdeteksi radar.
Melihat hal tersebut, Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies (CENTRIS) mendesak pemerintah untuk melakukan langkah dan tindakan tegas yang nyata kepada otoritas China mengingat telah berulang kali melakukan hal serupa.
“Ini jelas bentuk pengingkaran atas kedaulatan Indonesia karena bukan kali pertama China mengobok-obok wilayah kita. Pemerintah seyogianya segera melakukan tindakan tegas, misalnya membekukan kerjasama bilateral dengan mereka sampai masalah ini selesai,” ujar Peneliti CENTRIS, AB Solissa kepada wartawan, Selasa (12/9/2021).
CENTRIS menilai pemerintah jangan hanya memanggil Duta Besar China untuk Indonesia hanya untuk di klarifikasi terkait persoalan yang terjadi di Natuna semata, namun pemerintah sepatutnya memberikan tekanan dan sangsi kepada otoritas China agar mereka tidak lagi berulah di wilayah kedaulatan Indonesia.
Membekukan sementara kerja sama seperti menyetop masuknya tenaga kerja asing (TKA) asal China atau menghentikan proyek strategis negeri tirai bambu di Indonesia, adalah contoh tekanan dan sanksi yang dapat dilakukan pemerintah untuk menunjukkan keseriusan serta ketegasan Indonesia terhadap negara manapun yang tidak menghargai kedaulatan NKRI.
Di sisi lain, CENTRIS meminta pemerintah tidak terjebak dengan proyek-proyek strategis China yang tidak menutup kemungkinan dapat dijadikan sebagai alat tekanan oleh otoritas China terkait langkah atauu kebijakan luar negeri yang sedang dilakukan oleh negera mereka.
Hal ini patut diwaspadai pemerintah mengingat beberapa hari lalu, hastag #ProyekJebakChina menjadi tranding topik nomor satu di jagad maya Indonesia. “Kemarin hastag #ProyekJebakanChina bertengger nomor satu di Twitter, ini alarm yang ditujukan publik kepada pemerintah agar hati-hati dengan proyek yang ditawarkan China. Urusan proyek jangan sampai melemahkan sikap, posisi apalagi kedaulatan bangsa ini di mata dunia,” tegasnya.
“Secepatnya kerahkan kapal-kapal perang kita ke Natuna, usir mereka dari wilayah kedaulatan Indonesia. Siagakan kapal perang di sekitar lokasi objek vital negara seperti di areal pertambangan Kementerian ESDM,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengungkap ulah otoritas China yang memborbardir ribuan kapal di Perairan Natuna, wilayah kedaulatan Indonesia kepada Komisi I DPR RI.
Bahkan, kapal coast guard China telah berani mengganggu atau membayang-bayangi proses pertambangan yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM). Baca juga: Buwas Laporkan Adhyaksa Dault ke Bareskrim Terkait Dugaan Pengelolaan Pom Bensin
"Ini harus kita waspadai bersama. Dari RDP ini, mudah-mudahan ada suatu keputusan, jalan keluar, bantuan dari Komisi I untuk kedaulatan kita, tidak bisa diinjak-injak oleh mereka itu," tutur Sekertaris Utama Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksda S Iriawan.
(kri)
Lihat Juga :
