Isu Amendemen UUD 1945, PKP: Pernyataan Jokowi Sudah Lebih dari Cukup
Minggu, 12 September 2021 - 08:20 WIB
loading...
A
A
A
"Oleh sebab itu, sebagai parpol pendukung pemerintah, PKP mengajak semua elit politik, terutama parpol pendukung pemerintah lainnya untuk mendukung komitmen presiden itu. Parpol-parpol pendukung harus berani bersuara," ujarnya.
"Jangan lagi mengayun dalam menyampaikan sikap politik. Perlu ada ketegasan agar tidak muncul ambiguitas yang membuat rakyat menjadi bingung," kata Said.
Baca juga: Wacana Amendemen UUD, Guru Besar Hukum Tata Negara UGM Ungkit Revisi UU KPK
Lebih lanjut Said menilai, pernyataan Presiden Jokowi tersebut menunjukan bahwa ia bersungguh-sungguh ingin menjaga amanat Reformasi dan ingin konsisten pada kehendak konstitusi untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensiel. Dalam sistem presidensiel masa jabatan Presiden bersifat tetap (fixed term) dan mutlak dibatasi.
"Itulah esensi yang saya tangkap dari pembicaraan kami dengan Presiden di Istana Negara beberapa waktu lalu (1/11/2021)," kata pria yang juga praktisi hukum tata negara ini.
Menurut Said, jika masa jabatan presiden diperpanjang, maka konsekuensinya pasti masa jabatan Anggota DPR RI yang sekarang juga diperpanjang. Alhasil ini sudah barang tentu sangat merugikan bagi PKP dan partai-partai lain yang sudah sangat siap mengikuti Pemilu 2024.
"Jangan lagi mengayun dalam menyampaikan sikap politik. Perlu ada ketegasan agar tidak muncul ambiguitas yang membuat rakyat menjadi bingung," kata Said.
Baca juga: Wacana Amendemen UUD, Guru Besar Hukum Tata Negara UGM Ungkit Revisi UU KPK
Lebih lanjut Said menilai, pernyataan Presiden Jokowi tersebut menunjukan bahwa ia bersungguh-sungguh ingin menjaga amanat Reformasi dan ingin konsisten pada kehendak konstitusi untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensiel. Dalam sistem presidensiel masa jabatan Presiden bersifat tetap (fixed term) dan mutlak dibatasi.
"Itulah esensi yang saya tangkap dari pembicaraan kami dengan Presiden di Istana Negara beberapa waktu lalu (1/11/2021)," kata pria yang juga praktisi hukum tata negara ini.
Menurut Said, jika masa jabatan presiden diperpanjang, maka konsekuensinya pasti masa jabatan Anggota DPR RI yang sekarang juga diperpanjang. Alhasil ini sudah barang tentu sangat merugikan bagi PKP dan partai-partai lain yang sudah sangat siap mengikuti Pemilu 2024.
Lihat Juga :
