Ketua MPR: Amendemen UUD Bukan Solusi Instan untuk Setiap Masalah
Senin, 18 Agustus 2025 - 21:48 WIB
loading...
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan pidato pada Peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 MPR di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/8/2025). Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bukanlah sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah bangsa. Amendemen harus melibatkan banyak partisipasi masyarakat.
"Amendemen bukanlah solusi instan untuk setiap masalah," kata Muzani dalam pidatonya di Peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 MPR di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/8/2025).
Baca juga: Mendagri Sebut Amendemen UUD Bukan Hal Tabu
Muzani menilai mengubah UUD 1945 dibutuhkan proses panjang dan harus menjaga transparansi. Dalam kaitan ini, masyarakat harus mengetahui setiap langkah dan alasan di balik usulan perubahan tersebut.
"Dia juga harus partisipatif. Seluruh elemen bangsa, dari akademisi, tokoh masyarakat hingga rakyat bisa terlibat dalam proses amendemen. Dia juga berdasarkan konsensus yang luas," katanya.
Dia menekankan perubahan UUD 1945 tidak boleh didasarkan kepada keinginan sekelompok orang atau segelintir orang. Namun, harus kesepakatan seluruh elemen bangsa. "Harus mencerminkan kesepakatan dari semua elemen bangsa," ucap Muzani.
"Amendemen bukanlah solusi instan untuk setiap masalah," kata Muzani dalam pidatonya di Peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 MPR di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/8/2025).
Baca juga: Mendagri Sebut Amendemen UUD Bukan Hal Tabu
Muzani menilai mengubah UUD 1945 dibutuhkan proses panjang dan harus menjaga transparansi. Dalam kaitan ini, masyarakat harus mengetahui setiap langkah dan alasan di balik usulan perubahan tersebut.
"Dia juga harus partisipatif. Seluruh elemen bangsa, dari akademisi, tokoh masyarakat hingga rakyat bisa terlibat dalam proses amendemen. Dia juga berdasarkan konsensus yang luas," katanya.
Dia menekankan perubahan UUD 1945 tidak boleh didasarkan kepada keinginan sekelompok orang atau segelintir orang. Namun, harus kesepakatan seluruh elemen bangsa. "Harus mencerminkan kesepakatan dari semua elemen bangsa," ucap Muzani.
(jon)
Lihat Juga :
