Mengembalikan Anak-Anak ke Sekolah

Namun, di luar dampak penutupan sekolah terhadap pendidikan itu sendiri, ada risiko lain yang dihadapi anak tidak bersekolah. Terdapat kekhawatiran tentang kenaikan angka kasus perkawinan usia anak dan kekerasan terhadap anak, dua hal yang dapat mencegah anak dari tetap bersekolah. Layanan dasar untuk anak yang diberikan melalui sekolah, seperti imunisasi, makanan, dan dukungan psikososial turut terganggu secara signifikan atau terhenti sama sekali. Keterisolasian sosial, digabungkan dengan ketidakpastian dari segi ekonomi, telah berdampak besar terhadap kesehatan mental remaja.

Konsekuensi-konsekuensi berat di atas terhadap pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan anak tidak dapat diremehkan, bahkan menunjukkan betapa pentingnya memprioritaskan rencana pembukaan kembali sekolah. Meskipun Indonesia dan Jepang memiliki perbedaan dari segi budaya, ekonomi, dan sosial, pengalaman Jepang dapat memberikan gambaran tentang pembukaan kembali sekolah dengan aman pada masa pandemi. Di Jepang, seluruh sekolah ditutup untuk sementara waktu pada Februari 2020, akan tetapi banyak sekolah telah kembali dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam rangka mencegah penularan. Pembukaan tetap dilanjutkan meskipun penularan varian Delta kian marak dan angka kasus terkonfirmasi Covid-19 naik. Hal ini dilakukan atas kesadaran bahwa memastikan agar tidak ada satu pun anak yang tertinggal sama pentingnya dengan melindungi mereka dari Covid-19. Penutupan sekolah pada tingkat daerah dilakukan hanya jika seluruh kegiatan sosial dan ekonomi terhenti.

Upaya bersama—khususnya pada tingkat daerah—dibutuhkan untuk melindungi anak dari Covid-19, sambil tetap mengupayakan pembukaan sekolah secara aman untuk semua anak sejalan dengan aturan nasional untuk pembelajaran tatap muka. Program “Pembukaan Sekolah dengan Aman” yang tengah dilaksanakan di Provinsi Papua dan Provinsi Sulawesi Selatan, didukung oleh UNICEF dan Pemerintah Jepang, adalah satu contohnya. Melalui program ini, UNICEF bekerja sama dengan dinas setempat untuk memastikan anak dapat kembali dengan aman ke sekolah dan melanjutkan pembelajaran, membuka kembali layanan kesehatan yang terhambat selama pandemi, meningkatkan mutu sarana air, sanitasi, dan kebersihan (WASH); mengampanyekan taat aturan kesehatan, dan memperluas layanan perlindungan anak agar menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

Namun demikian, agar seluruh sekolah di Indonesia dapat dibuka secara penuh dan tidak kembali ditutup, guru-guru pun harus diprioritaskan sebagai penerima vaksin Covid-19 agar mereka terlindung serta dapat kembali mengajar di ruang kelas. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan pentingnya vaksinasi untuk guru dan menerbitkan peraturan serta kebijakan penting yang menggarisbawahi guru sebagai kelompok prioritas dalam program vaksinasi.

Akan tetapi, laju vaksinasi guru masih perlu ditingkatkan. Hingga 5 September 2021, 60% dari 5,6 juta guru dan tenaga kependidikan di Indonesia telah menerima vaksin dosis pertama, sementara 39% telah menerima vaksin dosis lengkap. Terdapat kesenjangan besar dalam angka vaksinasi guru antarprovinsi dan daerah—di DKI Jakarta, 81% guru telah divaksin, sementara Maluku Utara mencatat hanya 18%. Sangat penting bagi otoritas setempat untuk memberikan informasi tentang akses vaksin Covid-19 kepada para guru serta memfasilitasi akses dengan segera.