Miliki Sistem Canggih, KPK Ancam Pejabat Negara Jangan Coba-coba Sembunyikan Kekayaan
Jum'at, 10 September 2021 - 09:49 WIB
loading...
KPK memberikan peringatan tegas kepada para penyelenggara negara agar tidak berupaya menyembunyikan harta kekayaannya. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan peringatan tegas kepada para penyelenggara negara agar tidak berupaya menyembunyikan harta kekayaannya. Apalagi, harta yang disembunyikan berasal dari tindak pidana korupsi.
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengingatkan kepada para penyelenggara negara agar melaporkan harta kekayaan dengan akurat. Sebab, saat ini KPK sudah mempunyai sistem yang lebih canggih untuk menelusuri harta kekayaan para pejabat negara.
"Lewat Sipedal. itu KPK bisa ngelacak harta-harta yang mencurigakan itu. Bisa banget," kata Pahala saat berbincang lewat sambungan telepon, Jumat (10/9/2021). Baca juga: MA Tolak Gugatan Pegawai KPK Terkait Uji Materiil Tes Wawasan Kebangsaan
Pahala menjelaskan KPK saat ini sudah berjejaring dengan seluruh bank di Indonesia lewat Sipedal. Hal itu untuk memudahkan dan mempercepat KPK dalam menelisik harta kekayaan pejabat negara yang mencurigakan. Tak hanya dengan bank, KPK juga bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Polri. Kerja sama tersebut juga untuk menelusuri aset-aset mencurigakan pejabat negara yang disamarkan.
"Kalau sekarang, link yang Sipedal itu khusus semua bank, udah gitu bursa, kalau dia punya saham, obligasi, punya SUN, punya SBN, sama seluruh asuransi. Ada juga tuh yang nyimpen uang beli policy Rp5 miliar. Gila-gilaan. Begitu udah kelar, dicairin policynya. Ada yang begitu. Sipedal itu kita elektronik. Kalau dengan BPN ada jalur elektronik lagi itu. Dengan Samsat ada jalur elektronik lagi sendiri. Jadi praktis lah, lebih cepat," imbuhnya. Baca juga: Ini Deretan Pejabat Terkaya di Indonesia versi LHKPN KPK
Pahala mengaku pihaknya bisa saja menelusuri seluruh harta kekayaan pejabat negara dan keluarganya. Namun demikian, sumber daya manusia di KPK saat ini terbatas. Sehingga, tidak memungkinkan KPK untuk bekerja maksimal dalam mengecek seluruh harta kekayaan pejabat negara.
"Kalau saya periksa 100 orang setahun, satu orang punya rekening empat atau lima, terus ada anak dan istri, berarti ada 500 rekening saya minta ke bank dan isi bukti transfer yang saya curigai, banknya klenger. Makanya saya sampaikan terima kasih kepada bank-bank itu," ungkapnya.
Pahala berpendapat para koruptor saat ini makin sulit untuk menyembunyikan harta kekayaannya. Sebab, KPK makin canggih dan cepat dalam menelisik harta kekayaan mereka. Kalaupun ada, kata Pahala, hasil korupsinya tersebut disamarkan lewat atasnama orang lain. "Ya orang sekarang kalau mau nyolong, ada kesempatannya cuma atas nama sopir, udah paling itu doang. Atau beli rumah atas nama sopir, tapi ya gitu deg-degan. Makanya kita buat susah aja urusannya. Intinya makin susah. Kalau bisa sih bisa, tapi ya makin susah nyamarinnya. Bisa aja pake nama pembantu, sopir, sodara, tapi deg-degan aja kan, kita buat susah lah pokonya," sambungnya.
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengingatkan kepada para penyelenggara negara agar melaporkan harta kekayaan dengan akurat. Sebab, saat ini KPK sudah mempunyai sistem yang lebih canggih untuk menelusuri harta kekayaan para pejabat negara.
"Lewat Sipedal. itu KPK bisa ngelacak harta-harta yang mencurigakan itu. Bisa banget," kata Pahala saat berbincang lewat sambungan telepon, Jumat (10/9/2021). Baca juga: MA Tolak Gugatan Pegawai KPK Terkait Uji Materiil Tes Wawasan Kebangsaan
Pahala menjelaskan KPK saat ini sudah berjejaring dengan seluruh bank di Indonesia lewat Sipedal. Hal itu untuk memudahkan dan mempercepat KPK dalam menelisik harta kekayaan pejabat negara yang mencurigakan. Tak hanya dengan bank, KPK juga bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Polri. Kerja sama tersebut juga untuk menelusuri aset-aset mencurigakan pejabat negara yang disamarkan.
"Kalau sekarang, link yang Sipedal itu khusus semua bank, udah gitu bursa, kalau dia punya saham, obligasi, punya SUN, punya SBN, sama seluruh asuransi. Ada juga tuh yang nyimpen uang beli policy Rp5 miliar. Gila-gilaan. Begitu udah kelar, dicairin policynya. Ada yang begitu. Sipedal itu kita elektronik. Kalau dengan BPN ada jalur elektronik lagi itu. Dengan Samsat ada jalur elektronik lagi sendiri. Jadi praktis lah, lebih cepat," imbuhnya. Baca juga: Ini Deretan Pejabat Terkaya di Indonesia versi LHKPN KPK
Pahala mengaku pihaknya bisa saja menelusuri seluruh harta kekayaan pejabat negara dan keluarganya. Namun demikian, sumber daya manusia di KPK saat ini terbatas. Sehingga, tidak memungkinkan KPK untuk bekerja maksimal dalam mengecek seluruh harta kekayaan pejabat negara.
"Kalau saya periksa 100 orang setahun, satu orang punya rekening empat atau lima, terus ada anak dan istri, berarti ada 500 rekening saya minta ke bank dan isi bukti transfer yang saya curigai, banknya klenger. Makanya saya sampaikan terima kasih kepada bank-bank itu," ungkapnya.
Pahala berpendapat para koruptor saat ini makin sulit untuk menyembunyikan harta kekayaannya. Sebab, KPK makin canggih dan cepat dalam menelisik harta kekayaan mereka. Kalaupun ada, kata Pahala, hasil korupsinya tersebut disamarkan lewat atasnama orang lain. "Ya orang sekarang kalau mau nyolong, ada kesempatannya cuma atas nama sopir, udah paling itu doang. Atau beli rumah atas nama sopir, tapi ya gitu deg-degan. Makanya kita buat susah aja urusannya. Intinya makin susah. Kalau bisa sih bisa, tapi ya makin susah nyamarinnya. Bisa aja pake nama pembantu, sopir, sodara, tapi deg-degan aja kan, kita buat susah lah pokonya," sambungnya.
(cip)
Lihat Juga :
