Soal Masa Jabatan Presiden, Relawan Diminta Tak Dorong Jokowi Langgar Konstitusi
loading...
A
A
A
JAKARTA - Ketua Presedium Relawan Veteran, M Mujib Hermani mengingatkan relawan Jokowi Mania (Joman) agar tidak berlebihan dalam mengumbar wacana yang membuat kisruh dan mengganggu kinerja Presiden Jokowi .
"Janganlah mendorong wacana Presiden Jokowi untuk melanggar konstitusi," ujar Mujib Hermani, Rabu (8/9/2021).
Dia menyebutkan usulan dari relawan Joman agar masa jabatan presiden Jokowi diperpanjang 2-3 tahun karena alasan Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19 merupakan hal tidak logis. Pasalnya, Jokowi sendiri sudah menolak perpanjangan masa jabatan.
"Sedangkan Presiden Jokowi dari semula menolak perpanjangan masa jabatan dengan alasan konstitusi," kata Mujib.
Dia justru meminta relawan-relawan Jokowi telah dipercaya menjabat posisi strategis untuk fokus bekerja mengawal nawacita visi misi Indonesia emas 2045 serta memastikan program pro rakyat yang diusung Presiden Jokowi di lapangan dapat berjalan dengan baik.
Lebih lanjut Mujib meminta relawan Jokowi untuk tidak membuat kegaduhan dengan isu pergantian menteri ataupun pernyataan yang justru dapat membuat kontroversi dan riskan merusak citra pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Janganlah mendorong wacana Presiden Jokowi untuk melanggar konstitusi," ujar Mujib Hermani, Rabu (8/9/2021).
Dia menyebutkan usulan dari relawan Joman agar masa jabatan presiden Jokowi diperpanjang 2-3 tahun karena alasan Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19 merupakan hal tidak logis. Pasalnya, Jokowi sendiri sudah menolak perpanjangan masa jabatan.
"Sedangkan Presiden Jokowi dari semula menolak perpanjangan masa jabatan dengan alasan konstitusi," kata Mujib.
Dia justru meminta relawan-relawan Jokowi telah dipercaya menjabat posisi strategis untuk fokus bekerja mengawal nawacita visi misi Indonesia emas 2045 serta memastikan program pro rakyat yang diusung Presiden Jokowi di lapangan dapat berjalan dengan baik.
Lebih lanjut Mujib meminta relawan Jokowi untuk tidak membuat kegaduhan dengan isu pergantian menteri ataupun pernyataan yang justru dapat membuat kontroversi dan riskan merusak citra pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
(kri)