GMKI Heran Data Pribadi di Aplikasi PeduliLindungi Bisa Bocor
loading...
Kebocoran data pribadi kembali terjadi di Indonesia. Kali ini kebocoran diduga berasal dari data aplikasi Elektronic Health Alert Card (e-HAC) dan aplikasi PeduliLindungi. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kebocoran d ata pribadi kembali terjadi di Indonesia. Kali ini kebocoran diduga berasal dari data aplikasi Electronic Health Alert Card (eHAC) dan aplikasi PeduliLindungi yang dirancang oleh beberapa kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, Kominfo, dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dengan tujuan untuk mengontrol laju pandemi COVID-19.
Menurut perkiraan, ada sekitar 1,3 juta data pengguna aplikasi e-HAC yang bocor. Adapun beberapa data yang bocor yakni nama, alamat rumah, nomor ID, dan rumah sakit tempat melakukan tes Covid-19. Yang paling menghebohkan adalah data vaksin Presiden Joko Widodo termasuk dalam data yang bocor ke publik. Baca juga: DATA eHAC Diduga Bocor, Masyarakat Segera Lakukan 5 Langkah Ini
"Ketua Tim Pelaksana KPCPEN Erick Thohir yang juga merupakan Menteri BUMN dan Menteri Kesehatan paling bertanggung jawab atas kebocoran data ini. Sayangnya sampai saat ini tidak ada ucapan maaf dari kedua Menteri ini," ujar Sekretaris Umum Pengurus Pusat GMKI, Michael Anggi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (7/9/2021).
GMKI menyampaikan bahwa kebocoran data e-HAC dan PeduliLindungi ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
"Selama berbulan-bulan penanganan COVID-19, Presiden Jokowi dan jajarannya telah berupaya keras membangun kepercayaan rakyat terhadap kebijakan pemerintah. Berdasarkan data, terlihat ada peningkatan penggunaan vaksin dan menurunnya kasus COVID-19 di berbagai daerah. Jangan sampai karena kebocoran data ini, semua upaya pemerintah menjadi sia-sia," jelas Anggi.
Menurut Michael Anggi, persoalan keamanan dan kerahasiaan data pribadi adalah hal yang krusial dan sensitif. Kebocoran data dapat membahayakan privasi masyarakat.
"Data vaksin Presiden Jokowi saja bisa bocor, apalagi data pribadi masyarakat Indonesia, ini sangat menghawatirkan. Seharusnya Erick Thohir dan Budi Gunadi Sadikin berjiwa besar dengan meminta maaf kepada Presiden dan publik, bukan justru bersembunyi dan melemparkan tanggung jawab kepada kementerian lain,” lanjut Anggi.
Pasca kebocoran data, antara Kominfo dan Kemenkes saling melempar tanggung jawab terkait siapa yang bertanggungjawab atas kebocoran data tersebut.
“Saya heran, kok bisa kedua kementerian ini saling lempar tanggung jawab perihal kebocoran data ini, memangnya mereka tidak saling berkoordinasi. Seharusnya terkait koordinasi lintas kementerian ini menjadi tugas dari Erick Thohir sebagai Ketua Tim Pelaksana KPCPEN. Terlihat sekali beliau belum mampu mengkoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga dalam penanganan COVID-19,” tambah Anggi.
GMKI kembali meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Baca juga: Data eHAC Bocor, Puan Tagih Keseriusan Pemerintah Bahas RUU Perlindungan Data
"Memimpin Kementerian tidak bisa disamakan dengan memimpin perusahaan. Jika ada kesalahan pengelolaan ataupun kebijakan di dalam perusahaan, yang rugi hanya perusahaan tersebut dan mungkin mitra-mitranya. Namun jika ada kesalahan pengelolaan dan kebijakan di dalam kementerian, yang dirugikan adalah seluruh rakyat Indonesia. Tolong Pak Jokowi, selamatkan rakyat Indonesia dari Menteri yang tidak serius bekerja," pungkasnya.
Menurut perkiraan, ada sekitar 1,3 juta data pengguna aplikasi e-HAC yang bocor. Adapun beberapa data yang bocor yakni nama, alamat rumah, nomor ID, dan rumah sakit tempat melakukan tes Covid-19. Yang paling menghebohkan adalah data vaksin Presiden Joko Widodo termasuk dalam data yang bocor ke publik. Baca juga: DATA eHAC Diduga Bocor, Masyarakat Segera Lakukan 5 Langkah Ini
"Ketua Tim Pelaksana KPCPEN Erick Thohir yang juga merupakan Menteri BUMN dan Menteri Kesehatan paling bertanggung jawab atas kebocoran data ini. Sayangnya sampai saat ini tidak ada ucapan maaf dari kedua Menteri ini," ujar Sekretaris Umum Pengurus Pusat GMKI, Michael Anggi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (7/9/2021).
GMKI menyampaikan bahwa kebocoran data e-HAC dan PeduliLindungi ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
"Selama berbulan-bulan penanganan COVID-19, Presiden Jokowi dan jajarannya telah berupaya keras membangun kepercayaan rakyat terhadap kebijakan pemerintah. Berdasarkan data, terlihat ada peningkatan penggunaan vaksin dan menurunnya kasus COVID-19 di berbagai daerah. Jangan sampai karena kebocoran data ini, semua upaya pemerintah menjadi sia-sia," jelas Anggi.
Menurut Michael Anggi, persoalan keamanan dan kerahasiaan data pribadi adalah hal yang krusial dan sensitif. Kebocoran data dapat membahayakan privasi masyarakat.
"Data vaksin Presiden Jokowi saja bisa bocor, apalagi data pribadi masyarakat Indonesia, ini sangat menghawatirkan. Seharusnya Erick Thohir dan Budi Gunadi Sadikin berjiwa besar dengan meminta maaf kepada Presiden dan publik, bukan justru bersembunyi dan melemparkan tanggung jawab kepada kementerian lain,” lanjut Anggi.
Pasca kebocoran data, antara Kominfo dan Kemenkes saling melempar tanggung jawab terkait siapa yang bertanggungjawab atas kebocoran data tersebut.
“Saya heran, kok bisa kedua kementerian ini saling lempar tanggung jawab perihal kebocoran data ini, memangnya mereka tidak saling berkoordinasi. Seharusnya terkait koordinasi lintas kementerian ini menjadi tugas dari Erick Thohir sebagai Ketua Tim Pelaksana KPCPEN. Terlihat sekali beliau belum mampu mengkoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga dalam penanganan COVID-19,” tambah Anggi.
GMKI kembali meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Baca juga: Data eHAC Bocor, Puan Tagih Keseriusan Pemerintah Bahas RUU Perlindungan Data
"Memimpin Kementerian tidak bisa disamakan dengan memimpin perusahaan. Jika ada kesalahan pengelolaan ataupun kebijakan di dalam perusahaan, yang rugi hanya perusahaan tersebut dan mungkin mitra-mitranya. Namun jika ada kesalahan pengelolaan dan kebijakan di dalam kementerian, yang dirugikan adalah seluruh rakyat Indonesia. Tolong Pak Jokowi, selamatkan rakyat Indonesia dari Menteri yang tidak serius bekerja," pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
