Jokowi Belum Pernah Lantik Matra Laut Jadi Panglima TNI Sejak Jabat Presiden
loading...
Politikus Partai Demokrat Anton Sukartono mengatakan selama menjabat presiden, Jokowi belum pernah menunjuk panglima TNI dari matra laut. Foto/dok.SINDOnewsTNI
A
A
A
JAKARTA - Isu pergantian panglima TNI semakin menyeruak ke publik dalam beberapa bulan terakhir, seiring dengan semakin dekatnya masa pensiun Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada Desember 2021. Dua nama yang santer disebut sebagai calon terkuat yakni KSAD Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Laksamana Yudo Margono.
Berbeda dengan politikus PDIP Effendi Simbolon yang mendorong Andika, Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratto berpandangan, jabatan Panglima TNI bisa diisi dengan dua pendekatan. Pertama, pendekatan bergiliran antar-matra sebagaimana bunyi dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI).
Terdapat 10 ayat dalam pasal tersebut, yakni mengatur mulai dari TNI dipimpin oleh seorang Panglima, pengangkatan dan pemberhentian Panglima. “Perwira tinggi dapat tiap-tiap angkatan dapat bergantian menjabat Panglima,” kata politikus Partai Demokrat ini saat dihubungi, Selasa (9/7/2021).
Kedua, Anton melanjutkan, pendekatan presiden yang bisa menggunakan hak prerogatifnya. Sejak Jokowi dilantik menjadi Presiden pada 2014, sudah tiga kali jabatan Panglima TNI berganti. Namun, tak sekalipun dalam periode tersebut, matra Angkatan Laut menjabat Panglima TNI.
“Sebelumnya Panglima TNI diisi Jenderal Gatot Nurmantyo serta Jenderal Moeldoko yang keduanya berasal dari matra Angkatan Darat. Saat ini, jabatan Panglima TNI diisi oleh dari matra Angkatan Udara. Marsekal Hadi Tjahjanto,” terangnya.
Diakui Anton, memang dari ke 3 kepala staf matra TNI yang ada saat ini, yang paling terlihat performanya adalah KSAD Jenderal Andika Perkasa, baik upaya Andika dalam meningkatkan keahlian para prajurit di TNI AD maupun pembenahan SDM di lingkungan matra Darat.
Namun, sambung dia, kinerja KSAL Laksamana Yudho Margono juga bagus, karena berani mengambil sikap tenang dan berperan aktif menjaga stabilitas keamanan di perairan wilayah NKRI yang salah satunya dengan melakukan pengawasan kapal asing yang menerabas masuk ke wilayah teritorial NKRI bahkan mengamankan wilayah ZEE dari pencurian sumber daya alam tanpa izin.
“Pak Yudo berkomitmen memastikan TNI akan terus menjaga Laut China Selatan agar terus kondusif, walaupun Saat ini Republik Rakyat China tengah membuat rancangan undang-undang (RUU) soal penjaga pantai atau coast guard yang akan ditugaskan di Laut Cina Selatan,” papar Anton.
Berbeda dengan politikus PDIP Effendi Simbolon yang mendorong Andika, Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratto berpandangan, jabatan Panglima TNI bisa diisi dengan dua pendekatan. Pertama, pendekatan bergiliran antar-matra sebagaimana bunyi dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI).
Terdapat 10 ayat dalam pasal tersebut, yakni mengatur mulai dari TNI dipimpin oleh seorang Panglima, pengangkatan dan pemberhentian Panglima. “Perwira tinggi dapat tiap-tiap angkatan dapat bergantian menjabat Panglima,” kata politikus Partai Demokrat ini saat dihubungi, Selasa (9/7/2021).
Kedua, Anton melanjutkan, pendekatan presiden yang bisa menggunakan hak prerogatifnya. Sejak Jokowi dilantik menjadi Presiden pada 2014, sudah tiga kali jabatan Panglima TNI berganti. Namun, tak sekalipun dalam periode tersebut, matra Angkatan Laut menjabat Panglima TNI.
“Sebelumnya Panglima TNI diisi Jenderal Gatot Nurmantyo serta Jenderal Moeldoko yang keduanya berasal dari matra Angkatan Darat. Saat ini, jabatan Panglima TNI diisi oleh dari matra Angkatan Udara. Marsekal Hadi Tjahjanto,” terangnya.
Diakui Anton, memang dari ke 3 kepala staf matra TNI yang ada saat ini, yang paling terlihat performanya adalah KSAD Jenderal Andika Perkasa, baik upaya Andika dalam meningkatkan keahlian para prajurit di TNI AD maupun pembenahan SDM di lingkungan matra Darat.
Namun, sambung dia, kinerja KSAL Laksamana Yudho Margono juga bagus, karena berani mengambil sikap tenang dan berperan aktif menjaga stabilitas keamanan di perairan wilayah NKRI yang salah satunya dengan melakukan pengawasan kapal asing yang menerabas masuk ke wilayah teritorial NKRI bahkan mengamankan wilayah ZEE dari pencurian sumber daya alam tanpa izin.
“Pak Yudo berkomitmen memastikan TNI akan terus menjaga Laut China Selatan agar terus kondusif, walaupun Saat ini Republik Rakyat China tengah membuat rancangan undang-undang (RUU) soal penjaga pantai atau coast guard yang akan ditugaskan di Laut Cina Selatan,” papar Anton.
(muh)
Explore More