Agresi Militer Belanda II, Upaya Kompeni Melumpuhkan Pemerintahan Indonesia

JAKARTA - Gencatan senjata yang disepakati antara Indonesia dan Belanda pasca operatie product atau Agresi Militer Belanda I tak berlangsung lama. Selang setahun kemudian, tentara Negeri Kincir Angin melancarkan Agresi Militer Belanda II atau yang disebut Operatie Kraai atau Operasi Gagak.

Agresi Militer Belanda II terjadi pada 19-20 Desember 1948 dengan tujuan melumpuhkan Ibu Kota untuk kembali menguasai Indonesia. Perekonomian yang hancur setelah kalah dalam Perang Dunia II membuat Belanda mencari sumber-sumber kekayaan.

Operasi Gagak diawali dengan penyerangan ke Lapangan Terbang Maguwo. Lima pesawat Mustang dan 9 pesawat Kittyhawk menghujani lapangan terbang itu dengan bom dan tembakan. Pasukan pertahanan pangkalan udara yang bersiaga hanya berjumlah sekitar 150 orang. Persenjataan yang sangat minim, yakni hanya beberapa senapan dan satu senapan anti pesawat 12,7, membuat para prajurit tak bisa berbuat banyak.

Baca juga: Agresi Militer Belanda 1, Kedok Penjajah untuk Kuasai Kembali Kekayaan Indonesia

Pertempuran hanya berlangsung sekitar 25 menit. Setelahnya, Belanda mampu merebut pangkalan udara Maguwo. Tercatat sebanyak 128 prajurit Indonesia gugur, sementara tentara penjajah tidak ada satu pun yang menjadi korban.

Bersamaan dengan serangan yang dilancarkan, Belanda juga mengumumkan bahwa tidak lagi terikat dengan Perjanjian Renville. Perjanjian antara Indonesia dan Belanda di atas geladak Kapal Perang USS Reville milik Amerika pada 17 Januari 1948 tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan. Antara lain Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia; Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda; dan TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Setelah berhasil menguasai Maguwo, tentara Belanda kemudian merangsek ke Yogyakarta. Tak butuh waktu lama, Belanda pun berhasil menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Ikut diamankan sejumlah tokoh lain, seperti Sutan Sjahrir, Agus Salim, Mohammad Roem, dan AG Pringgodigdo.

Baca juga: 10 Agresi Militer Terhadap Target Sipil Paling Brutal di Dunia

Belanda kemudian mengasingkan para tokoh yang ditangkap. Soekarno, Sutan Sjahrir, dan Agus Salim diterbangkan ke Medan, Sumatera Utara. Mereka diasingkan ke Brastagi dan Parapat. Adapun Mohammad Hatta, RS Soerjadarma, Mr Assaat, Mr AG Pringgodigdo diturunkan di Pelabuhan Udara Kampung Dul Pangkalpinang, Pulau Bangka. Mereka dibawa ke Bukti Menumbik Mentok.

Namun sebelum ditangkap, Bung Karno dan Bung Hatta membuat surat kuasa kepada Menteri Kemakmuran, Mr Syafruddin Prawiranegara yang tengah berada di Bukitinggi untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Ia diberikan kuasa untuk mengambil alih pemerintah pusat dan membentuk kabinet.

Untuk menjaga kemungkinan Syafruddin gagal membentuk pemerintahan di Bukittingi, Presiden Soekarno juga dibuat surat untuk Duta Besar RI untuk India, Sudarsono, serta staf Kedutaan RI, L. N Palar dan Menteri Keuangan Mr AA Maramis yang sedang berada di New Delhi. Bung Karno meminta mereka menyiapkan pembentukan Exile Government of Republic Indonesia di New Delhi, India.

Pembentukan pemerintah Indonesia di New Delhi tidak jadi dilakukan karena PDRI berhasil membentuk pemerintahan sementara pada 22 Desember 1948. PDRI lalu membentuk lima wilayah pemerintah militer di Aceh, Tapanuli, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan untuk menekan Belanda.

Perlawanan kepada Belanda tak hanya di Sumatera. Jenderal Soedirman yang memilih pergi meninggalkan Kota Yogyakarta, juga melancarkan gerilya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kolonel AH Nasution, selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa menyusun rencana pertahanan rakyat Totaliter yang salah satu pokok isinya ialah: Tugas pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal adalah ber wingate (menyusup ke belakang garis musuh) dan membentuk kantong-kantong gerilya sehingga seluruh Pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas.

Agresi Militer Belanda II ke Indonesia kembali mendapatkan kecaman dunia. PBB menekan Belanda untuk segera membebaskan para pemimpin republik dan mematuhi Perjanjian Renville yang telah disepakati bersama Komisi Tiga Negara.

Atas desakan itu, Belanda akhirnya membebaskan Bung Karno dan Bung Hatta pada 6 Juli 1949. Sepekan kemudian Pemerintahan Indonesia pulih, dan kembali melanjutkan perundingan dengan Belanda, yang dikenal dengan Perjanjian Roem Royen.

Sumber* Diolah dari berbagai sumber