Puan Maharani Temui Jokowi di Istana, Begini Isi Pembahasannya
Jum'at, 27 Agustus 2021 - 19:50 WIB
loading...
A
A
A
Masih dalam pertemuan tersebut, kata Puan, Presiden Jokowi juga membahas mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang telah berjalan dalam beberapa bulan terakhir. Kebijakan PPKM dinilai berhasil menekan lonjakan kasus COVID-19.
Menanggapi hal itu, Puan meminta pemerintah untuk membuat desain kuat penanganan COVID-19 pada Rancangan APBN 2022. Hal tersebut dinilai penting sebagai antisipasi munculnya varian-varian baru virus COVID-19.
“Dan Kementerian/Lembaga agar menerapkan belanja kebutuhan dengan lebih baik. Sekaligus agar pembangunan prioritas dan pelayanan umum tetap dapat berjalan,” kata Puan.
Selain itu, Puan menambahkan Presiden Jokowi juga mengungkap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru akan tetap berjalan, namun menunggu waktu yang tepat. Kepada Presiden, Puan menyatakan bahwa DPR bisa menerima hal tersebut dan bisa dikoordinasinasikan lebih lanjut. Baca juga: Rajin Pasang Baliho Elektabilitas Puan Maharani Justru Turun
“Namun agar semua hal terkait regulasi dan teknis bisa dipersiapkan dengan baik dan matang. Serta perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan DPR RI,” tutup mantan Menko PMK itu.
Menanggapi hal itu, Puan meminta pemerintah untuk membuat desain kuat penanganan COVID-19 pada Rancangan APBN 2022. Hal tersebut dinilai penting sebagai antisipasi munculnya varian-varian baru virus COVID-19.
“Dan Kementerian/Lembaga agar menerapkan belanja kebutuhan dengan lebih baik. Sekaligus agar pembangunan prioritas dan pelayanan umum tetap dapat berjalan,” kata Puan.
Selain itu, Puan menambahkan Presiden Jokowi juga mengungkap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru akan tetap berjalan, namun menunggu waktu yang tepat. Kepada Presiden, Puan menyatakan bahwa DPR bisa menerima hal tersebut dan bisa dikoordinasinasikan lebih lanjut. Baca juga: Rajin Pasang Baliho Elektabilitas Puan Maharani Justru Turun
“Namun agar semua hal terkait regulasi dan teknis bisa dipersiapkan dengan baik dan matang. Serta perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan DPR RI,” tutup mantan Menko PMK itu.
(kri)
Lihat Juga :
