PAN Gabung Koalisi Pemerintah, Pengamat: Dalam Politik Tak Ada Makan Siang Gratis

JAKARTA - Bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dengan koalisi pemerintah dinilai sebagai bentuk cairnya iklim perpolitikan di Indonesia. Hal itu disampaikan Pengamat Komunikasi Politik Emrus Sihombing.

"Bagi saya, tidak sesuatu yang heran. Karena politik itu cair. Karena di politik itu tidak ada musuh sejati tidak ada kawan sejati," kata Emrus saat dihubungi MNC Portal, Rabu (25/8/2021).

Emrus berpandangan, bila dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet, bukan tidak mungkin PAN akan dapat jatah kursi. "Landasannya dari sudut politik, yakni tak ada makan siang yang gratis. Artinya saya masuk saya dapat apa?," tutur Emrus.
Sosok Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bisa menjadi opsi bila nantinya PAN diberi kursi kabinet oleh Presiden Jokowi. Meski begitu, Emrus mengatakan bukan tidak mungkin kader-kader terbaik lainnya juga menjadi pilihan. "Saya pikir PAN juga akan melihat demikian karena pengalaman kader-kadernya sudah lama berkecimpung di bidang politik. Saya pikir ada figur yang bisa ditonjolkan di menteri," tukasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi baru saja mengumpulkan ketua umum (Ketum) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) parpol koalisi pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta. Ternyata, dalam pertemuan tersebut, ada parpol yang menjadi anggota baru koalisi yakni PAN.

Hal ini disampaikan Sekjen Partai Nasdem Johnny Plate dalam konferensi pers yang digelar secara daring di rumah dinasnya di Widya Chandra, Rabu (25/8/2021) malam. Johnny menguraikan elite-elite parpol yang hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk PAN yang disebutkan menjadi sahabat baru koalisi.

Menurutnya, bergabungnya PAN diharapkan semakin memperkuat dan memperkaya gagasan dan pandangan serta ide-ide baru dalam rangka melanjutkan pemerintahan dan mengisi demokrasi Indonesia. Johnny melanjutkan, karena masih suasana pandemi yang dibicarakan tadi adalah bagaimana kegotongroyongan politik dapat dilakukan, sehingga bisa menghasilkan kebijakan secara cepat, tepat, dan efesien. Jangan sampai terjadi kegagapan dalam kebijakan.